Atasi Kasus Mandek, Darlis Pattalongi Usul Evaluasi Pansus Gabungan

Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas rapat gabungan komisi dalam menangani isu-isu kompleks seperti penyerobotan lahan tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Darlis mengatakan kasus tambang ilegal di KHDTK menjadi contoh konkret bagaimana penanganan yang melibatkan lintas komisi dapat berjalan lambat. 

Kompleksitas permasalahan yang menyentuh aspek hukum (Komisi I), pertambangan (Komisi III), dan lingkungan hidup (Komisi IV) mengharuskan adanya koordinasi antar komisi yang seringkali terkendala oleh perbedaan jadwal dan agenda masing-masing.

“Kita melihat bahwa untuk kasus-kasus yang melibatkan banyak bidang seperti ini, mekanisme rapat gabungan komisi kurang efektif dari sisi waktu,” ujar Darlis. 

Darlis mencontohkan, pembahasan kasus penambangan ilegal di KHDTK yang seharusnya sudah diagendakan beberapa waktu lalu terpaksa molor karena harus menyesuaikan jadwal dari berbagai komisi terkait. 

Kondisi ini memicu diskusi di internal DPRD Kaltim mengenai alternatif mekanisme penanganan perkara yang lebih efisien.

“Proses menunggu kesediaan waktu masing-masing komisi ini bisa memakan waktu yang cukup lama, padahal penyelesaian masalahnya mendesak,” sesalnya.

Darlis mengusulkan agar pimpinan DPRD Kaltim mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) gabungan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan lintas komisi di masa mendatang. 

Ia berpendapat bahwa Pansus yang beranggotakan perwakilan dari komisi-komisi terkait akan memiliki fokus yang lebih terarah dan koordinasi yang lebih baik.

“Dengan adanya Pansus gabungan, kita bisa membentuk tim yangSolid dan fokus pada penyelesaian satu isu. Komunikasi dan koordinasi antar bidang juga akan lebih intensif karena semua pihak terkait berada dalam satu wadah,” jelas Darlis.

Darlis mengatakan bahwa hal ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja DPRD Kaltim dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul, terutama yang memiliki dimensi lintas sektoral. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)