Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan penyerapan anggaran sebanyak 15% persen. Namun realitanya hanya mencapai 12% persen. Hal ini menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Agusriansyah Ridwan.
“Saya rasa sekarang kan masih terus berprogres ya, sebagaimana dulu dikhawatirkan teman – teman misalnya di tahun 2023 realisasi itu akan rendah namun alhamdulillah juga kita bisa lihat kan sampai 85% itu mampu terealisasi di tahun 2023,” jelasnya.
Di hadapan awak media, Politisi PKS ini mengingatkan masyarakat Kutim tidak perlu khawatir dengan realisasi anggaran tahun 2024 ini. Alasannya, penyerapan anggaran terus berjalan sampai saat ini. Serta menerangkan bahwa sistem realisasi pembangunan itu diawasi dengan ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Artinya itu pasti begini sistem pelaksanaan realisasi daripada pembangunan itu kan ada pengawasan, baik pengawasan dari BPKP dan pengawasan dari BPK , termasuk pengawasan. dari KPK dalam sisi pencegahan dan pengawasannya, jadi saya rasa Monitoring Center for Prevention (MCP) juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur ini,” kata Agusriansyah yang merupakan anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat tersebut.
Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran pasti memiliki faktor yang mendasarinya. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada masalah sebelum suatu program direalisasikan.
“Nah soal misalnya ada keterlambatan, bisa jadi itu ada faktor – faktor soal regulasi atau soal realisasi. Salah satunya adalah sebelum merealisasikan satu program dipastikan dulu betul – betul tidak menyisakan persoalan,” pungkasnya.
![]()

Tidak ada komentar