Ketua KPID Kaltim Soroti Bahaya Hoaks di Media Sosial, Pemicu Utama Aksi Protes
Ketua KPID Kaltim, Irwansyah.
Noisenews.co, SAMARINDA – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, Irwansyah, memperingatkan bahaya hoaks yang masif di media sosial. Menurutnya, hoaks merupakan pemicu utama di balik gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah.
Irwansyah menyoroti bagaimana platform digital telah menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi palsu, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan dan kemarahan publik secara luas.
Fenomena ini menunjukkan tantangan serius dalam mengelola arus informasi di era digital, di mana setiap orang berpotensi menjadi penyebar berita.
Irwansyah menjelaskan bahwa konten di media sosial banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Informasi yang diterima dan disebarkan sekarang banyak mengandung hoaks di media sosial, ini juga bagian dari pemicunya,” ujar Irwansyah.
Ia mencontohkan hoaks yang dibuat untuk memprovokasi, memanipulasi persepsi, dan menciptakan narasi yang tidak sesuai fakta, yang sering kali berujung pada protes.
Salah satu contoh yang disoroti adalah hoaks yang menyebutkan pemerintah seolah-olah “bahagia dan senang-senang menerima tambahan gaji ditambah joget joget.” Narasi ini, meskipun tidak benar, telah menyebar cepat dan menimbulkan kebencian.
Kecepatan penyebaran hoaks ini jauh melampaui upaya klarifikasi, sehingga banyak masyarakat terlanjur percaya dan merasa tidak terima, meski faktanya sudah dibantah.
“Padahal sudah ada klarifikasi terkait joget joget itu tetapi kan banyak asumsi dan berita hoaksnya duluan beredar luas di media sosial, hingga banyak yang tidak terima walaupun tidak benar,” tambah Irwansyah.
Ia menekankan bahwa kecepatan penyebaran hoaks adalah tantangan terbesar. Begitu sebuah hoaks menyebar, narasi negatifnya sudah tertanam kuat, membuat upaya klarifikasi menjadi kurang efektif dan sering terlambat.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana berita palsu terus memengaruhi pandangan publik dan memicu ketidakstabilan sosial.
Irwansyah menggarisbawahi pentingnya literasi digital, meminta masyarakat untuk lebih kritis dan tidak langsung percaya pada setiap informasi. Ia mengimbau agar selalu memverifikasi fakta dari media kredibel atau situs resmi untuk membendung arus informasi palsu.
Lebih lanjut, Irwansyah menyoroti tanggung jawab platform media sosial untuk proaktif memfilter dan menghapus konten yang tidak benar atau provokatif.
Harapannya bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan platform digital sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman dari ancaman hoaks yang dapat memecah belah bangsa. pungkasnya.(Cep/ADV/DISKOMINFOKALTIM). (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar