24 Pengprov PSTI Desak KONI Pusat Jelaskan Kinerja Karateker dan Jadwal Munaslub Takraw

Noisenews.co, Samarinda – Sebanyak 24 Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) dijadwalkan akan mendatangi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada 13 Oktober 2025 mendatang.

Langkah ini diambil untuk mempertanyakan kejelasan dan kinerja tim Karateker yang ditunjuk KONI dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PSTI.

Perwakilan Pengprov mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai agenda Munaslub, bahkan komunikasi dari Ketua Karateker pun belum dilakukan secara resmi.

“Kami menerima banyak pesan WhatsApp dari nomor yang berbeda-beda terkait Munaslub. Hal ini membuat pengurus daerah bingung. Ketua Karateker pun belum menghubungi kami untuk memberikan kejelasan,” ujar salah satu perwakilan Pengprov PSTI.

Para Pengprov menilai bahwa KONI Pusat perlu bersikap adil dan transparan dalam menilai perkembangan cabang olahraga di Tanah Air, termasuk sepak takraw. Mereka juga menyerukan agar praktik ‘mafia olahraga’ yang merugikan kemajuan takraw segera diberantas.

Dalam pernyataannya, para Pengprov menyoroti prestasi gemilang PSTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, Asnawi, yang dinilai berhasil membawa sepak takraw Indonesia ke tingkat internasional.

Beberapa prestasi yang berhasil diraih di antaranya:

• Emas SEA Games 2018

• Emas SEA Games Filipina 2019

• Emas Asian Games Palembang

• Emas SEA Games Vietnam 2021

• Emas SEA Games Kamboja 2023

• 2 Perak dan 1 Perunggu di Asian Games Tiongkok 2023

“Dengan capaian sebesar itu, sudah seharusnya KONI Pusat mempertimbangkan kembali posisi Asnawi sebagai sosok yang mampu menjaga stabilitas prestasi nasional. Dukungan kami terhadap beliau bahkan bersifat aklamasi dari 24 provinsi pada Munas di Sukabumi,” tegas mereka.

Para Pengprov juga meminta KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk turun tangan memberikan keputusan tegas terkait keberadaan tim Karateker.

“Kami ingin kejelasan, apakah Karateker saat ini akan tetap dijalankan atau dibatalkan. Selain itu, kami juga meminta agar Munaslub dilaksanakan di daerah yang netral untuk menghindari potensi konflik,” tutup pernyataan bersama mereka.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi upaya menyelamatkan masa depan sepak takraw Indonesia agar tetap berprestasi dan bebas dari kepentingan pribadi.