Pansus DPRD Kaltim Tekankan Sinergitas Program Pemprov

Pansus DPRD Kaltim saat foto bersama. (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim soroti Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025–2029 memasuki fase krusial. Pansus) DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal dokumen strategis ini mengingat pentingnya sinergitas antarlembaga agar program-program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Kamis (19/6/2025), menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi kunci keberhasilan. Menurutnya, pemerintah provinsi harus membuka ruang diskusi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.

Kami tidak ingin terjadi duplikasi anggaran, terutama untuk program-program seperti Gratispol dan Jospol. Banyak daerah sudah punya skema serupa, jadi perlu diselaraskan agar efektif,” ujar Syarifatul.

Ia menilai bahwa RPJMD harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah. Program unggulan, sebutnya, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah, bukan hanya sebagai kebijakan populis tanpa arah pelaksanaan yang jelas

Semua perencanaan harus berbasis data dan capaian. 

“Jangan sampai dokumen ini hanya jadi formalitas tanpa implikasi nyata di lapangan,” tegas legislator dari Fraksi PPP itu.

Dokumen yang dipaparkan Bappeda memuat berbagai isu strategis seperti ketimpangan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, prediksi pertumbuhan ekonomi, serta perhitungan potensi pendapatan daerah. Namun, Pansus meminta detail teknis pelaksanaan disusun secara akurat agar tidak membebani anggaran daerah.

“Kita sepakat, pendidikan gratis dari SMA hingga S3, Wi-Fi gratis, dan bantuan untuk kelompok rentan seperti marbot masjid, adalah program mulia. Tapi perencanaan anggarannya harus benar-benar matang agar tidak mengganggu pos pembangunan lainnya,” jelasnya.

Syarifatul juga menyampaikan bahwa pansus akan memastikan RPJMD ini menjadi dokumen yang implementatif dan mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan. 

“Ini momentum emas bagi Kaltim untuk melangkah lebih terarah. RPJMD jangan hanya jadi deretan rencana, tapi harus jadi kompas pembangunan yang nyata dan terukur,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)