Sanitasi, Pendidikan, dan Ekonomi: Tiga Dari Lima Faktor Penentu Resiko Stunting di Kutim

Kutai Timur – Isu stunting di Kutai Timur tidak lagi dipandang sebagai persoalan gizi semata. pemerintah daerah mulai menelusuri faktor-faktor yang melingkar disekitar keluarga. pendekatan baru ini menempatkan data sebagai dasar dari setiap langkah perencanaan.

Dalam perencanaan tersebut, pemerintah daerah menilai ada sejumlah faktor yang sangat menentukan apakah sebuah keluarga masuk dalam kategori stunting.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi, mengatakan bahwa indikator keluarga berisiko stunting ditetapkan berdasarkan kondisi rill dilapangan. pendataan menyeluruh dilakukan agar setiap intervensi yang diambil pemerintah bisa menyasar akar masalah.

“Ada beberapa penyebab yang membuat sebuah keluarga dikategorikan berisiko stunting,”jelasnya.

Faktor pertama ialah kondisi sanitasi dan akses air bersih yang tidak memenuhi standar. Banyak keluarga masih mengandalkan air sungai, sumur tanpa pemeriksaan laboratorium, atau air hujan, yang berpotensi memicu gangguan kesehatan terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan.

Faktor kedua berkaitan dengan ketersediaan jamban sehat. Tidak adanya fasilitas sanitasi yang layak menjadi pemicu penyakit dan berimbas pada tumbuh kembang anak.

Faktor ketiga adalah kondisi Pasangan Usia Subur (PUS) 4T: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, atau terlalu banyak jumlah anak. Situasi ini meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

Faktor keempat, keluarga yang tidak mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Tanpa pengaturan kelahiran, perhatian orang tua terhadap kesehatan dan pendidikan anak menjadi terbagi dan kurang optimal.

Faktor kelima berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Rumah tangga yang masuk kategori desil 1–4 atau miskin ekstrem memerlukan bantuan tambahan seperti pelatihan kerja, dukungan pendidikan, dan program peningkatan pendapatan.
Dengan memahami faktor-faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat merancang intervensi yang lebih terfokus dan efektif. DPPKB menegaskan bahwa identifikasi risiko ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun SDM yang lebih sehat, kuat, dan terbebas dari ancaman stunting.(SH/ADV)