Pemprov Kaltim Sepakat Naikkan Status Tiga Desa Tertinggal di Kutai Barat

Noisenews.co, Tenggarong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen untuk meningkatkan status tiga desa tertinggal yang masih tersisa di wilayahnya. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi: Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa di Provinsi Kaltim yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim di Hotel Grand Patma, Tenggarong, pada Senin (3/11).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kaltim, M. Syirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Prov. Kaltim, Puguh Harjanto, serta Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda.

Dalam paparannya, Syirajuddin menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di bagian barat Kalimantan Timur seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

“Transformasi pembangunan desa perlu disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029,” ujar Syirajuddin yang akrab disapa Iyad.

Sementara itu, Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, memaparkan materi bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Indeks Desa. Ia menjelaskan bahwa pengukuran Indeks Desa mengacu pada enam komponen dasar, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 9 Tahun 2024.

Puguh menegaskan bahwa dari total 841 desa di Kaltim, saat ini sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal. Namun masih terdapat tiga desa (0,36%) berstatus tertinggal.

“Sebagian besar desa di Kaltim kini berstatus maju sebanyak 347 desa (41,26%), disusul desa mandiri sebanyak 257 desa (30,56%), dan desa berkembang sebanyak 234 desa (27,82%),” terangnya.

Sementara itu, Aswanda menyoroti masalah realisasi penyaluran dana desa tahun 2025 yang masih rendah. Dari pagu sebesar Rp810 miliar, baru Rp544 miliar atau sekitar 67 persen yang tersalurkan.

“Kami mendorong para Kepala DPMPD dan DPMK Kabupaten agar lebih aktif mempercepat penyaluran dana desa,” tegasnya.

Rapat yang dipandu oleh Kepala Biro Kesra, Dasmiah, turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain para Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra kabupaten/kota, Kepala DPMPD se-Kaltim, perwakilan BPSDM, Diskominfo, Dispora, para pendamping desa, serta tiga kepala kampung tertinggal, yaitu Kampung Deraya, Gerunggung, dan Tanjung Soke di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, juga tampak hadir memberikan dukungan. Dalam sesi diskusi, Kepala Kampung Deraya Syachrani dan Kepala Kampung Gerunggung Rachman mengungkapkan tantangan berat yang mereka hadapi dalam meningkatkan status kampungnya.

“Kami sudah sering melakukan rapat dan diskusi, tapi hasilnya masih nihil. Jalan rusak, listrik belum ada, bahkan sekolah dasar pun belum berdiri,” keluh keduanya.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Penajam Paser Utara, Niko Herlambang, berbagi pengalaman dalam memperjuangkan perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan non-kehutanan.

“Persoalan utama ada di Kementerian Kehutanan. Karena itu perlu pertemuan khusus dengan melibatkan Dinas Kehutanan dan kementerian terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab PPU berhasil meng-enclave kawasan hutan seluas 8.000 hektare sebagai contoh nyata komitmen daerah.

Sementara itu, perwakilan BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, mengusulkan agar Pemprov segera menginisiasi pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim bersama Bupati Kutai Barat, Dinas Kehutanan, serta Kementerian Kehutanan.

“Pertemuan ini penting untuk memastikan kejelasan status lahan masyarakat serta mendorong alokasi anggaran memadai bagi infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik di tiga desa tertinggal tersebut,” tutupnya.