Darlis Tekan Disdik Kaltim Perhatikan Hak-Hak Honorer

Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Darlis Pattalongi, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) soroti Pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kaltim. Pasalnya, terdapat sejumlah laporan dari beberapa guru honorer swasta mengalami keterlambatan penyaluran.

Ia menegaskan, insentif tersebut adalah hak mutlak guru honorer yang semestinya dijamin oleh pemerintah sebagai tunjangan atau tambahan kesejahteraan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Faizal Tanggapi Terkait Membangun Sinergitas Dikalangan OPD

99 Redaksi

Darlis menyebut, salah satu penyebab utama keterlambatan ini kemungkinan besar adalah kurangnya sinkronisasi data dari pemerintah daerah hingga ke Kementerian Pendidikan, Kebudikayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

“Sebenarnya penyaluran insentif itu tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian,” ujar Darlis, Jumat (23/5/25).

Ia menekankan pentingnya kelengkapan dan kesiapan data agar penyaluran insentif bisa berjalan maksimal. 

Baca Juga

2 tahun  lalu

Agus Aras Dorong Pabrik Semen PT Kobexindo Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

120 Redaksi

“Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Darlis juga menyoroti peran penting Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik adalah sistem informasi yang dikelola pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data pendidikan, termasuk data guru honorer. 

Data ini menjadi dasar krusial untuk berbagai kegiatan, mulai dari audit hingga penentuan hak tunjangan. Menurutnya, masalah muncul ketika data guru honorer dari sekolah tidak sinkron dengan data di dinas pendidikan, hingga ke pusat. 

“Jadi data guru honorer dari sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, hingga ke pusat itu harus sinkron,” tegasnya.

Darlis mendesak Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Kaltim agar segera menaruh perhatian serius terhadap hak-hak guru honorer, terutama dalam penyaluran insentif sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

Ia mengingatkan, kebutuhan para guru honorer masih sangat kurang, sehingga keterlambatan pencairan insentif ini bisa memperparah kondisi mereka. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)