Kadis PUPR Samarinda Tidak Hadir Dalam Pertemuan Penting, Ini Tanggapan Deni !

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – Komisi III DPRD Samarinda, Deni Anwar Halim menyoroti absennya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam beberapa pertemuan penting dengan DPRD.

Ketidakhadirannya menjadi perhatian setelah muncul ketegangan dalam rapat yang membahas penyelesaian hak upah pekerja proyek Teras Samarinda tahap satu.

Rapat ini berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kantor DPRD Samarinda pada Kamis (27/02/2025), dihadiri oleh perwakilan PUPR serta Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (TRC PPA).

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa sebelumnya pembahasan mengenai upah pekerja telah dilakukan oleh Komisi IV.

Namun, Komisi III baru pertama kali menghadiri pertemuan tersebut karena kehadiran perwakilan Dinas PUPR, yakni Kabid dan PPTK.

“Sebelumnya, hearing terkait upah pekerja telah ditangani oleh Komisi IV. Kami baru ikut serta kali ini karena ada perwakilan dari Dinas PUPR yang hadir, yakni Kabid dan PPTK. Namun, Bu Kadis sendiri sudah beberapa kali dipanggil, tetapi belum pernah hadir,” ujar Deni Hakim Anwar, Senin (3/3/2025).

Ia berharap agar dalam diskusi mendatang, Kepala Dinas PUPR bisa hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan terkait kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembayaran upah pekerja.

“Kami berharap beliau bisa hadir dan memberikan kejelasan mengenai kendala yang ada. Dengan begitu, kita bisa menemukan solusi konkret agar permasalahan ini segera selesai,” tambahnya.

Deni juga mengungkapkan bahwa DPRD Samarinda telah mengirimkan surat kepada Wali Kota terkait permasalahan ini. Ia berharap Wali Kota dapat memberikan arahan langsung kepada Kepala Dinas PUPR agar menghadiri pertemuan berikutnya, sehingga tidak hanya diwakili oleh perwakilan yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Dengan kehadiran langsung dari Kadis PUPR, diharapkan persoalan ini dapat segera menemukan jalan keluar demi kepentingan para pekerja dan kelancaran proyek pembangunan di Kota Samarinda. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)