Anggota DPRD Kutai Timur Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Fitriani, menyoroti peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kutim. Meski Kutim telah diakui sebagai Kabupaten yang layak anak, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.

“Paling tidak ada edukasi-edukasi yang kita berikan, dan juga di Kecamatan juga sudah ada PKK dan pemerintah di Kabupaten. Sama dengan pemberdayaan perempuan yang memang kita perlukan, jadi anggaran harus banyak diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,” ujar Fitriani.

Fitriani menekankan pentingnya edukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ia menilai bahwa organisasi seperti PKK dan pemerintah kabupaten memiliki peran krusial dalam memberikan pemahaman dan mendukung pemberdayaan perempuan di setiap kecamatan. Untuk itu, anggaran yang lebih besar harus dialokasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan guna memperluas jangkauan program-program tersebut.

“Tapi kita juga mau anggaran terus ditingkatkan karena jangan sampai hal itu terbelakangi karena kita di 18 kecamatan yang luar lingkupnya sangat luas, jadi yang kita inginkan anggaran yang diperbesar di situ dan bisa tepat sasaran,” tambahnya.

Menurut Fitriani, Kutim yang terdiri dari 18 kecamatan dengan wilayah yang luas membutuhkan anggaran yang memadai untuk memastikan program pemberdayaan perempuan dan edukasi dapat menjangkau seluruh masyarakat. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat tepat sasaran, sehingga mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan upaya pemberdayaan perempuan dan edukasi di Kutai Timur dapat berjalan efektif, mengurangi kasus kekerasan, dan menjadikan Kutai Timur sebagai wilayah yang benar-benar layak bagi perempuan dan anak-anak. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah provinsi, sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.