Dana Bankeu Provinsi Belum Cair, DPRD Samarinda Khawatir Pembangunan Terganggu

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Noisenews.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti belum terealisasinya dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk sejumlah program pembangunan di Samarinda. Keterlambatan tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan maupun proyek yang saat ini masih berlangsung.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa pihaknya masih memperoleh laporan mengenai belum disalurkannya anggaran untuk sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang tengah berjalan. Persoalan tersebut saat ini sedang dikoordinasikan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi Kaltim.

“Sampai hari ini laporan yang masuk kepada kami, kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang sedang berjalan itu dananya belum masuk. Ini yang sedang dikomunikasikan antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKAD Provinsi. Kami berharap dalam waktu dekat BPKAD Provinsi bisa menyalurkan dana tersebut,” ujar Deni.

Menurut Deni, persoalan keterlambatan pencairan Bankeu perlu segera ditangani karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan berbagai kegiatan pembangunan. Apalagi, sejumlah pekerjaan membutuhkan dukungan anggaran yang tersedia sesuai perkembangan pekerjaan di lapangan agar pembayaran berdasarkan progres dapat dilakukan sesuai jadwal.

Ia menegaskan, jangan sampai pekerjaan fisik sudah mencapai tahapan tertentu sementara anggaran yang menjadi sumber pembiayaan belum tersedia. Situasi tersebut dinilai dapat menghambat kemajuan proyek sekaligus memunculkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

“Kita tidak ingin ketika progres di lapangan sudah mencapai tahapan tertentu, tetapi dananya belum ada. Karena itu, kami sudah meminta BPKAD Kota Samarinda untuk berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi terkait dana Bankeu ini,” tegasnya.

Deni menyebutkan, berdasarkan perhitungan sementara, total Bankeu yang diterima Kota Samarinda berada di angka sekitar Rp300 miliar. Anggaran tersebut dinilai memiliki kontribusi penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan, khususnya program infrastruktur dan penanganan sejumlah persoalan perkotaan.

Beberapa sektor yang berpotensi terdampak jika pencairan Bankeu terus mengalami keterlambatan meliputi pembangunan drainase, peningkatan jalan, pengendalian banjir, hingga program yang berkaitan dengan sumber daya air. Deni mengatakan pengendalian banjir merupakan salah satu sektor yang selama ini banyak memperoleh dukungan melalui Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kaitannya pasti dengan drainase, jalan, pengendalian banjir dan sumber daya air. Kebanyakan berkaitan dengan pengendalian banjir di Kota Samarinda, termasuk drainase yang selama ini banyak mendapat dukungan dari pemerintah provinsi,” jelasnya.

Deni mengatakan pihaknya berharap berbagai persoalan administrasi maupun teknis yang menjadi kendala penyaluran Bankeu dapat segera dituntaskan. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah keterlambatan tersebut berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kode rekening, maupun persoalan administratif lainnya.

Menurutnya, dana Bankeu seharusnya sudah mulai direalisasikan mengingat saat ini telah memasuki triwulan ketiga 2026. Oleh karena itu, komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim perlu terus diperkuat agar proses pencairan dapat segera dilakukan dan tidak menghambat kegiatan pembangunan yang sedang berjalan.

“Semestinya kalau bulan Juli sudah masuk, karena sekarang sudah memasuki triwulan ketiga. Kami belum tahu kendalanya apa, apakah berkaitan dengan SIPD, kode rekening atau hal lainnya. Yang jelas, kami berharap persoalan ini segera diselesaikan sehingga dana Bankeu bisa cepat disalurkan,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)