Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dialami nelayan di Pelabuhan Kenyamukan. Menurutnya, situasi ini membutuhkan perhatian serius, mengingat solar merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas nelayan.
Jimmi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi dengan melakukan koordinasi langsung dengan pihak Pertamina. Namun, permasalahan utama terletak pada pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Kenyamukan yang hingga kini belum menemukan operator baru.
“Kita sudah konfirmasi dengan pihak Pertamina, jadi pihak Pertamina itu mempersilakan siapa saja badan usaha yang mau mengoperasikan Pertamina tersebut,” ujar Jimmi saat ditemui, Jumat (1/11/2024).
Ia menjelaskan, SPBU tersebut sebelumnya dikelola oleh pihak swasta. Namun, untuk pengalihan pengelolaan menjadi milik Pertamina, ada proses hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hingga kini, belum ada investor yang bersedia mengambil alih pengoperasian SPBU tersebut.
“Itu kan awalnya milik swasta. Nah, untuk dialihkan ke Pertamina harus melewati proses hukum yang harus diselesaikan,” tambahnya.
Jimmi menekankan bahwa kondisi ini menjadi kendala utama dalam menjamin ketersediaan solar di Pelabuhan Kenyamukan. Ia berharap ada solusi cepat agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi, terutama mengingat dampaknya terhadap mata pencaharian mereka.
“Masalah ini harus segera ditangani. Jika tidak, aktivitas nelayan akan semakin terganggu, dan ini bisa berdampak pada perekonomian lokal,” tutup Jimmi.
DPRD Kutim bersama pihak terkait terus mencari solusi agar pasokan BBM jenis solar di kawasan tersebut kembali normal.(Adv)
![]()

Tidak ada komentar