Kutim Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Kebijakan HET

Kutai Timur – Kekhawatiran mengenai dampak penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang disamaratakan di seluruh Kalimantan Timur terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius jika tidak disesuaikan dengan kondisi nyata di daerah. Atas dasar itu, Disperindag Kutim secara resmi melayangkan laporan sekaligus peringatan kepada pemerintah pusat agar kebijakan dimaksud dapat dikaji ulang secara menyeluruh.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memahami kondisi geografis, karakter wilayah, dan realitas distribusi barang kebutuhan pokok di Kutai Timur. Ia menyampaikan bahwa jarak antarwilayah yang jauh serta ongkos logistik yang tinggi membuat Kutim memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain di Kaltim.

“Untuk itu, Disperindag telah melakukan peringatan dan menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat agar kebijakan HET lebih memperhatikan kondisi lapangan di Kabupaten Kutai Timur,” jelasnya.

Menurut Nora, penerapan satu standar harga untuk seluruh wilayah Kaltim tidak sejalan dengan kenyataan biaya transportasi dan distribusi yang sangat bervariasi. Kutai Timur, dengan wilayah administratif yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata, memerlukan fleksibilitas dalam penyesuaian harga agar pedagang tidak merugi dan aktivitas perdagangan tetap berjalan stabil.

Disperindag menilai bahwa kebijakan harga yang tidak memberi ruang adaptasi justru dapat memicu gangguan pasokan, karena pedagang bisa enggan menjual barang dengan margin yang tidak masuk akal. Hal ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan kelangkaan beras di pasar lokal.

Melalui langkah penyampaian laporan ini, Pemkab Kutim berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan HET dan membuka ruang bagi daerah untuk menetapkan harga yang lebih realistis, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat serta pelaku usaha lokal. (SH/ADV)