KPID Kaltim Ingatkan Ketimpangan Kesejahteraan Lembaga Penyiaran Lokal

KPID Kaltim Ingatkan Ketimpangan Kesejahteraan Lembaga Penyiaran Lokal, Komisioner KPID Kaltim, Dedy Pratama,

Noisenews.co, Jakarta – KPID Kalimantan Timur mengingatkan adanya ketimpangan kesejahteraan di sektor penyiaran, khususnya antara lembaga penyiaran baru dengan lembaga penyiaran lokal. Hal ini disampaikan dalam forum Pra Rakornas KPI 2025.

Komisioner KPID Kaltim, Dedy Pratama, mengatakan bahwa meski banyak lembaga penyiaran baru bermunculan, sejumlah lembaga penyiaran lokal justru gulung tikar karena tekanan ekonomi. 

“Banyak lembaga lokal yang tidak mampu bertahan karena biaya operasional tinggi dan minimnya dukungan,” ujarnya.

Sementara itu, Hajaturamsyah menilai tidak adanya skema perlindungan khusus bagi lembaga penyiaran lokal membuat kondisinya semakin terpuruk. 

“Kalau tidak ada intervensi kebijakan, maka lembaga penyiaran lokal bisa habis. Padahal, mereka yang paling dekat dengan masyarakat daerah,” tegasnya.

KPID Kaltim menilai lembaga penyiaran lokal seharusnya mendapat dukungan lebih karena memiliki peran strategis dalam menyuarakan budaya dan kearifan lokal. Tanpa keberadaan mereka, konten siaran di daerah bisa kehilangan identitas.

Menurut Hajaturamsyah, pemerintah pusat perlu menyiapkan skema insentif atau perlindungan agar lembaga penyiaran lokal bisa tetap bertahan di tengah kompetisi digital. 

“Kita butuh kebijakan yang berpihak pada penyiaran lokal agar tidak tergerus oleh arus pasar,” katanya.

Selain itu, Rakornas KPI 2025 disebut menjadi momen penting untuk menyuarakan isu ini secara nasional. KPID Kaltim berharap persoalan ketimpangan kesejahteraan penyiaran bisa masuk dalam agenda utama pembahasan.

“Kalau dibiarkan, maka hanya lembaga penyiaran besar yang akan bertahan. Ini jelas bukan arah yang sehat bagi demokrasi penyiaran kita,” pungkas Dedy.(Cep/ADV/DISKOMINFOKALTIM). (*)