Sapto Setyo Pramono Kritisi APBD Kaltim 2026

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Saat ini rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 tengah menjadi sorotan. 

Hal ini pasca diketahuinya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, terungkap perkiraan APBD Kaltim 2026 sebesar Rp18 triliun. 
Dari data ini menunjukkan potensi penurunan signifikan sebesar Rp3 triliun dibandingkan dengan APBD tahun 2025.

Sapto Setyo Pramono selaku bagian dari wakil rakyat mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tidak hanya terpaku pada dinamika pasar global. 

Sapto menekankan perlunya upaya maksimal dalam menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor non-tambang.

“Penurunan ini memang baru prediksi, dan realisasinya bisa saja berbeda. Namun, kita tidak bisa hanya bersandar pada harapan. Pemprov dan DPRD harus bekerja keras mencari sumber-sumber pendapatan baru,” ujar Sapto.

Sapto menjelaskan bahwa ketidakstabilan geopolitik global dan fluktuasi perdagangan internasional, khususnya ekspor batu bara sebagai komoditas andalan Kaltim, menjadi faktor utama yang memengaruhi proyeksi penurunan pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

“Perang yang belum usai memberikan dampak nyata. Ketergantungan kita pada ekspor batu bara menjadi kerentanan tersendiri, apalagi negara-negara pembeli utama seperti China dan India juga masih berjuang memulihkan ekonominya,” paparnya.

Meskipun mengakui adanya tantangan ini, Sapto tetap menyimpan optimisme bahwa pendapatan daerah dapat kembali meningkat jika kondisi global membaik dan iklim investasi kembali kondusif. 

“Saya yakin betul, jika situasi global stabil dan investasi tumbuh, maka pendapatan negara dan daerah pasti akan terkerek naik,” tegasnya.

Sapto mengingatkan Pemprov Kaltim untuk tidak hanya pasrah pada dinamika pasar komoditas.  Menurutnya, kini saatnya untuk mengoptimalkan sektor-sektor lain yang selama ini menjadi penyumbang PAD, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). (Rad/ADV/DPRD Kaltim)