Hamas Kritisi Pengawasan Proyek Infrastruktur di Kaltim

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud kritisi masalah pengawasan proyek infrastruktur di Kaltim.

Pria yang kerap di sapa Hamas ini menegaskan pentingnya aspek pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Kaltim.

Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius dan merugikan masyarakat.

Hamas menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Ia menyebut, pembangunan tanpa perhitungan daya dukung ekologis berpotensi merusak keseimbangan alam dan menimbulkan konflik sosial.

“Pengawasan lemah bisa berujung pada kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi,” ujar Hamas.

Ia menyerukan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas teknis terkait, untuk lebih proaktif melakukan pemantauan di lapangan.

Menurutnya, keberadaan aparat pengawas sangat penting guna memastikan setiap aktivitas pembangunan berjalan sesuai prosedur dan tidak menyalahi ketentuan lingkungan.

“Monitoring harus dilakukan secara rutin. Jangan tunggu masalah muncul baru bergerak. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan,” tegasnya.

Hamas juga menyoroti pentingnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat mutlak dalam setiap proyek.

Ia mengingatkan bahwa AMDAL bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen kontrol yang harus disusun secara jujur dan digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.

“Sering kali dokumen AMDAL hanya jadi pelengkap. Padahal itu seharusnya menjadi dasar utama pengendalian dampak. Kalau tidak dilaksanakan dengan serius, yang rugi adalah masyarakat,” paparnya.

Ia mendorong partisipasi publik, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek, untuk turut terlibat dalam proses pengawasan.

Ia menyebut, keterlibatan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menekan potensi pelanggaran. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)