Efisiensi Anggaran Tekan Ruang Gerak Dinkes Kutim, Dukungan Pusat Jadi Penopang

Kutai Timur – Efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di tengah banyaknya kegiatan pelayanan dan program yang harus tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Yuwana Sri Kurniawati mengatakan beban kegiatan cukup besar karena organisasi tersebut memiliki empat bidang dan satu sekretariat yang menjalankan berbagai program kesehatan.

“Karena memang kegiatan kita banyak sekali, dari Dinas Kesehatan pun ada empat bidang, satu sekretariat,” ujar Yuwana.

Menurutnya, kondisi efisiensi menjadi tantangan karena sejumlah kegiatan tetap harus dilaksanakan, sementara sektor kesehatan dinilai tidak semestinya mengalami pengurangan dukungan yang dapat menghambat pelaksanaan program.

“Dengan adanya efisiensi walaupun sebenarnya kesehatan kan mestinya tetap, tidak boleh,” katanya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas Kesehatan Kutai Timur masih memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Alhamdulillah kita tetap ada bantuan dana dari Kemenkes ya, melalui dana DAU, dana DAK, kemudian APBN itu ada,” ucap Yuwana.

Dukungan tersebut digunakan untuk membantu pelaksanaan sejumlah kegiatan, termasuk bimbingan teknis atau bimtek dan kegiatan lainnya yang membutuhkan pembiayaan.

Kondisi ini membuat dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu penopang agar kegiatan kesehatan tetap dapat berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, meskipun kebutuhan program di daerah tetap cukup besar.

“Untuk kegiatan-kegiatan seperti bimtek dan sebagainya itu ada bantuan dari pusat,” ujarnya.

Dengan banyaknya program yang harus dijalankan, tantangan yangg dihadapi Dinas Kesehatan tidak hanya menjaga kegiatan tetap berlangsung, tetapi juga memastikan dukungan anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan kesehatan yang paling penting bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran juga pada akhirnya menuntut pengelolaan pembiayaan yang semakin terukur, sementara dukungan dari pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sejumlah kegiatan kesehatan di Kutai Timur. (SH/ADV)