Karhutla Kalimantan: Ketika El Niño Bertemu Tata Kelola

Merina Afrilia, Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman | Pengkaji Ekologi Pemerintahan. (MA/Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – El Niño bukan penyebab tunggal karhutla. Ia adalah stress test bagi ekologi pemerintahan. Ketika iklim ekstrem bertemu praktik pembukaan lahan, kerentanan gambut, dan lemahnya tata kelola, kebakaran tidak lagi menjadi peristiwa ekologis biasa, tetapi berubah menjadi bencana.

Dalam beberapa pekan terakhir, tanda-tandanya semakin jelas. Pada 4 Agustus, Kalimantan Tengah tercatat memiliki 256 titikpanas. Beberapa hari kemudian, kebakaran terjadi di Kutai Kartanegara dengan luas sekitar 15 hektare, sementara di Bulungan, Kalimantan Utara, empat hektare lahan terbakar dan diduga dipicu pembakaran untuk pembukaan lahan.

Puncaknya, hingga 20 Agustus, BNPB mencatat 1.487 hotspot di Kalimantan. Sebanyak 767 berada di Kalimantan Tengah dan 560 di Kalimantan Barat. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menunjukkan bahwa tekanan ekologis sedang meningkat tepat ketika Indonesia menghadapi El Niño dengan intensitas sangat kuat. BMKG mencatat indeks Niño 3.4 pada awal Agustus mencapai +2,77.

Hotspot bukan berarti 1.487 kebakaran aktif, dan El Niño bukan berarti 1.487 penyebab kebakaran.

El Niño menciptakan kondisi yang membuat lahan semakin kering dan mudah terbakar. Tetapi api tetap membutuhkan sumber penyulut. Di sinilah aktivitas manusia masuk: pembukaan lahan, pembakaran sampah atau vegetasi, kelalaian, maupun aktivitas lain yang dapat menjadi sumber api.

Kasus di Bulungan memberikan gambaran konkret. Kebakaran dilaporkan diduga berasal dari pembakaran untuk pembukaan lahan. Di Samarinda, kepolisian juga mencatat delapan kejadian kebakaran lahan sejak Juli hingga awal Agustus; sebagian besar hasil olah TKP disebut berkaitan dengan pembakaran sampah atau rumput hasil pembersihan lahan tanpa pengawasan. Artinya, kita tidak bisa menyalahkan El Niño, tetapi juga tidak bisa menyederhanakan masalah dengan menyalahkan masyarakat semata. Persoalannya jauh lebih besar: bagaimana tata kelola pemerintah menghadapi pertemuan antara iklim ekstrem, aktivitas manusia, kondisi gambut, penggunaan lahan, dan kepentingan ekonomi?

Di sinilah perspektif ekologi pemerintahan John M. Gaus menjadi relevan. Pemerintahan tidak bekerja di ruang hampa. Karakter geografis, lingkungan, teknologi, masyarakat, dan sumber daya alam membentuk cara pemerintahan bekerja. Jika Kalimantan memiliki ekosistem gambut dan wilayah yang rentan terhadap kekeringan, maka desain pemerintahan juga harus beradaptasi dengan karakter ekologis tersebut.

Ketika El Niño sudah diprediksi, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah mengetahui ancaman. Pertanyaannya adalah: apa yang dilakukan setelah mengetahui? Data BMKG seharusnya tidak berhenti sebagai informasi cuaca. Ia harus menjadi dasar keputusan: wilayah mana yang harus diprioritaskan, di mana patroli diperkuat, kawasan mana yang harus diawasi, bagaimana tata air gambut dipertahankan, kapan masyarakat di libatkan, dan kapan sumber daya pemadaman disiapkan.

Dengan kata lain, prakiraan harus berubah menjadi tindakan.Persoalan ini semakin terlihat di Kotawaringin Barat. Hingga 20 Agustus, BPBD mencatat 204 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 867,49 hektare. Kebakaran bahkan dilaporkan terjadi hampir setiap hari. Ini menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan respons darurat. Kita perlu bertanya apakah pemerintah sudah cukup kuat pada tahap pencegahan.

Fred W. Riggs menyebut adanya formalism: kondisi ketika aturan dan struktur formal terlihat lengkap, tetapi implementasinya tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Dalam konteks karhutla, kita memiliki regulasi, lembaga, satgas, teknologi hotspot, patroli, bahkan Operasi Modifikasi Cuaca.Tetapi jika api terus muncul, maka pertanyaan kritisnya adalah: apakah masalah kita kekurangan aturan, atau justru kekurangan kapasitas untuk membuat aturan bekerja di lapangan?

Karhutla juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kawasan yang dikelolanya. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan pembakaran sembarangan. Pemerintah memiliki kewajiban mengawasi dan menegakkan hukum. Perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat edukasi serta pengawasan sosial.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar memadamkan api, tetapi membangun ekosistem pencegahan. Pemerintah perlu bergerak dari reactive government menuju anti cipatory government: pemerintah yang menggunakan prakiraan iklim untuk bertindak sebelum bencana terjadi.
Teknologi harus dimanfaatkan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Satelit mendeteksi hotspot, tetapi masyarakat di lapangan yang pertama melihat api. Operasi Modifikasi Cuaca dapat membantu menghadirkan hujan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan tata kelola lahan. Penegakan hukum diperlukan, tetapi tanpa pengawasan preventif, hukum akan selalu bekerja setelah kerusakan terjadi. Karena itu, El Niño 2026 seharusnya menjadi momentum membangun ecological governance tata kelola pemerintahan yang menjadikan kondisi ekologis sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kita tidak dapat mengendalikan El Niño. Kita juga tidak dapat mengendalikan seluruh dinamika alam. Tetapi kita dapat mengendalikan seberapa siap pemerintah menghadapi risikonya. Pada akhirnya, persoalan karhutla bukan hanya tentang siap ayang menyalakan api. Pertanyaan yang lebih penting adalah:Mengapa sistem kita masih memungkinkan api kecil berkembang menjadi bencana besar? Jika setiap tahun kita kembali sibuk memadamkan api dengan pola yang sama, padahal risiko telah diprediksi, maka yang sedang terbakar bukan hanya hutan dan lahan yang sedang diuji adalah kapasitas adaptasi pemerintahan kita. Dan jika pemerintah tidak belajar dari api hari ini, maka El Niño berikutnya hanya akan kembali menguji kelemahan yang sama. (MA/Rad)