Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Penghentian Sementara Program KB Gratis Akibat Efisiensi Anggaran

Riska Wahyuningsih, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda.

Noisenews.co, Samarinda – Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis untuk masyarakat kurang mampu di Samarinda terpaksa dihentikan sementara akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda.

Penghentian sementara pelayanan KB gratis tersebut mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih.

Riska menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran membuat kemampuan DP2KB dalam melaksanakan berbagai program pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin terbatas.

Pada 2026, anggaran yang dimiliki DP2KB disebut hanya sekitar Rp10 miliar setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.

“Penghentian sementara layanan KB gratis cukup disayangkan. Pasalnya, program ini mendapat antusiasme cukup tinggi, terutama dari masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi,” kata Riska Wahyuningsih

“Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” sambungnya.

Ia menjelaskan, sebelum dihentikan sementara, program KB gratis tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara DP2KB dengan sejumlah rumah sakit.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh pelayanan KB secara gratis tanpa terbebani biaya pelayanan.

Selain mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat yang berasal dari wilayah dengan jarak cukup jauh sebelumnya juga memperoleh bantuan untuk mendukung biaya perjalanan menuju lokasi pelayanan.

“Bantuan itu diberikan agar jarak tidak menjadi hambatan bagi warga untuk mengakses pelayanan KB,” jelasnya.

Riska menilai DP2KB memiliki kedudukan penting dalam mendukung pembangunan sosial di Kota Samarinda.

Menurutnya, tanggung jawab dinas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan KB, tetapi juga meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat pembinaan dan ketahanan keluarga.

Program tersebut antara lain pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, serta berbagai upaya yang mendukung percepatan penurunan angka stunting.

Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, DP2KB disebut telah berupaya mencari alternatif pembiayaan agar sejumlah program tetap dapat berjalan. Salah satunya melalui komunikasi dengan perusahaan lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) serta melibatkan organisasi profesi.

Kendati demikian, Riska mengingatkan agar dukungan CSR tidak dijadikan sumber utama dalam pembiayaan program pemerintah.

Menurutnya, kebutuhan terhadap dukungan dari sektor swasta juga mencakup berbagai program pembangunan lainnya sehingga tidak dapat sepenuhnya diarahkan hanya untuk satu sektor.

“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi, kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” tegasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)