Komisi IV Samarinda Sebut Anggaran Porprov Kontingen Samarinda Masih Menunggu Pembahasan APBD-P 2026

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie. (Ist)

Noisenews.co, Samrinda– Pemerintah Kota Samarinda belum menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026.

Kondisi ini membuat kebutuhan biaya keberangkatan sekitar 1.700 atlet dan ofisial harus menunggu kepastian melalui pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Pembahasan tersebut ditargetkan selesai sebelum kontingen Samarinda diberangkatkan pada November 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie, mengatakan keterbatasan anggaran mendorong DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi agar persiapan kontingen Samarinda menuju Porprov tetap dapat berjalan.

“Kalau anggaran di murni tidak ada. Untuk pelaksanaan itu hanya ada untuk pendaftaran saja dan persiapan, kurang lebih tadi disampaikan Rp150 juta saja. Sedangkan usulan yang disampaikan untuk Porprov dengan perkiraan 1.700 atlet itu kurang lebih Rp10,5 miliar,” ujarnya pada Jumat (31/7/2026).

Novan menerangkan, nominal anggaran yang diusulkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda hingga kini belum ditetapkan sebagai angka akhir.

Ia menyebutkan, seluruh kebutuhan pembiayaan masih perlu diselaraskan dengan kapasitas keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat ruang fiskal yang terbatas.

Menurutnya, pembahasan berikutnya akan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghitung besaran anggaran yang memungkinkan tanpa memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.

“Yang pasti begitu karena di anggaran murni tidak ada. Jadi, solusinya hanya di perubahan. Makanya kami ingin memastikan kembali berapa anggaran yang akan terfinalisasi. Usulannya Rp10,5 miliar, tapi untuk finalisasinya kita harus melihat lagi kemampuan fiskal daerah. Ke depan kami akan rapat kembali bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melihat kondisi ini seperti apa,” jelasnya.

Novan menjelaskan, usulan pembiayaan sekitar Rp10 miliar yang disampaikan KONI Samarinda menjadi salah satu pijakan dalam pembahasan awal. Meski demikian, kemampuan APBD tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran hibah yang nantinya dapat disalurkan kepada KONI untuk mendukung keikutsertaan kontingen Samarinda pada Porprov VIII.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan secara matang agar penetapan belanja untuk Porprov tidak berdampak terhadap keseimbangan fiskal daerah.

Selain itu, DPRD juga berkepentingan memastikan seluruh kebijakan belanja tetap disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah, sehingga tidak menimbulkan tambahan beban keuangan yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

“Kita harus melihat kemampuan fiskal daerah. Nanti akan dibicarakan lagi dengan TAPD apakah APBD mampu mengakomodasi kebutuhan itu. Di sisi lain kita juga harus menjaga keseimbangan antara pendapatan asli daerah dan belanja agar tidak menimbulkan beban utang pada 2027,” terangnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)