DPRD Samarinda Pertanyakan Dampak Nyata Megaproyek terhadap Ekonomi Warga

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.

Noisenews.co, Samarinda – Berbagai proyek besar terus mewarnai pembangunan di Kota Samarinda. Mulai dari Teras Samarinda hingga Terowongan Samarinda, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup besar guna mempercepat pembangunan infrastruktur di kota ini.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Samarinda belum sepenuhnya memberikan dampak yang sebanding terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membuka peluang kerja bagi warga setempat.

Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Samarinda yang masih berada pada angka 5,75 persen pada tahun 2025 menjadi indikator bahwa pembangunan fisik belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat.

“APBD kita besar, tapi dampaknya ke ekonomi masyarakat masih belum maksimal. TPT kita masih cukup tinggi,” ujar Anhar beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut tidak hanya menyoroti hasil akhir pembangunan, tetapi juga proses pelaksanaan berbagai proyek bernilai miliaran rupiah yang saat ini tengah berjalan. Anhar mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis justru lebih banyak melibatkan tenaga kerja dari luar daerah. Selain itu, sebagian besar material konstruksi yang digunakan juga didatangkan dari luar Samarinda.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan perputaran ekonomi yang bersumber dari APBD tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal.

“Banyak proyek besar, tapi pekerjanya dari luar. Material juga banyak dari luar daerah. Akhirnya perputaran uang tidak terjadi di Samarinda,” katanya.

Anhar menjelaskan bahwa ketika kebutuhan tenaga kerja dan material proyek lebih banyak dipenuhi dari luar daerah, maka peluang ekonomi yang seharusnya berkembang di Samarinda turut mengalir ke wilayah lain.

“Dampaknya bukan hanya hilangnya kesempatan kerja bagi warga lokal, tetapi juga berkurangnya potensi penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi yang tercipta,” ungkapnya.

Ia menilai pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik berupa bangunan megah, melainkan juga mampu menghadirkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan usaha lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta membantu menekan angka pengangguran.

“Kita tidak bisa hanya bangga dengan proyek yang berdiri megah. Yang lebih penting adalah bagaimana proyek itu memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga,” tegasnya.

Anhar bahkan membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang menurutnya memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dan dampak pembangunan yang lebih terasa dalam kehidupan masyarakat.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan APBD tidak secara otomatis berujung pada peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai kebijakan yang berpihak kepada penguatan ekonomi lokal.

Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan yang selama ini diterapkan.

“Salah satu langkah yang dianggap penting adalah mewajibkan kontraktor proyek pemerintah menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal serta mengutamakan penggunaan material dari dalam daerah,” jelasnya.

Bagi Anhar, keberpihakan terhadap masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan dan tidak hanya menjadi formalitas administratif semata.

“Jangan sampai proyek besar hanya ramai secara fisik, tapi masyarakat lokal tidak ikut menikmati dampak ekonominya,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)