Legislator Samarinda Ingatkan Tantangan Sektor Riil di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain

Noisenews.co, Samarinda – Kota Samarinda berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,22 persen pada tahun 2026 dan menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun demikian, DPRD Kota Samarinda menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha yang beraktivitas di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi yang positif harus diikuti dengan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Ia menuturkan masih terdapat sejumlah sektor usaha yang menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat meningkatnya biaya operasional dan distribusi.

“Pertumbuhan ekonomi Samarinda memang masih menunjukkan angka yang baik dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, terdapat sejumlah dampak yang mulai dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada distribusi barang dan jasa,” ujarnya saat dimintai keterangan, pada Rabu (10/6/2026).

Sani menjelaskan bahwa sektor perdagangan dan jasa termasuk bidang usaha yang paling cepat merasakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak serta meningkatnya biaya logistik.

Akibat kondisi tersebut, biaya distribusi mengalami kenaikan yang kemudian berdampak pada berkurangnya margin keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha.

Menurutnya, tingginya biaya operasional turut menyebabkan perputaran ekonomi di masyarakat berjalan lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya.

Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dianggap sebagai kelompok usaha paling rentan menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Peningkatan harga bahan baku membuat sebagian pelaku UMKM harus melakukan berbagai penyesuaian dalam menjalankan usahanya.

“Banyak pelaku UMKM yang harus mengurangi kapasitas produksi, melakukan efisiensi tenaga kerja, atau menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar karena biaya bahan baku terus meningkat,” katanya.

Tidak hanya sektor usaha, Sani juga memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah yang mengalami perubahan cukup signifikan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat turut memengaruhi kapasitas anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan data yang disampaikannya, total anggaran daerah mengalami penurunan dari sekitar Rp5,8 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp3,18 triliun pada tahun 2026. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan dan prioritas kebijakan.

“Kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, Sani tetap optimistis terhadap ketahanan ekonomi Kota Samarinda. Ia menilai langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan yang ada.

Menurutnya, daya beli masyarakat yang masih cukup terjaga serta pertumbuhan beberapa sektor strategis menjadi faktor utama yang mendukung keberlangsungan perekonomian daerah.

“Upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah patut diapresiasi. Struktur ekonomi Samarinda masih cukup kuat, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap bergerak serta sektor-sektor strategis yang terus tumbuh,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)