DPRD Samarinda Imbau Masyarakat Tak Lewat Jalur Belakang Untuk Masukan Anak Sekolah Tertentu

Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), DPRD Kota Samarinda mengingatkan para orang tua agar mengikuti seluruh mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak memaksakan anak masuk ke sekolah negeri tertentu melalui jalur yang tidak sesuai aturan.

Sri Puji Astuti selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, mengatakan bahwa seluruh prosedur penerimaan murid baru telah diatur secara jelas melalui petunjuk teknis yang telah disosialisasikan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan yang kerap muncul setiap tahun bukan berasal dari aturan yang ada, melainkan dari keinginan sebagian masyarakat yang tetap menginginkan anaknya diterima di sekolah favorit meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi.

“Nanti pasti banyak yang datang ke DPR atau ke rumah minta bantuan supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri,” ungkap Puji.

Ia menjelaskan bahwa DPRD masih sering menerima berbagai permintaan dari masyarakat yang berharap anak mereka dapat diterima di sekolah negeri tertentu. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang datang langsung menemui anggota dewan untuk meminta bantuan terkait proses penerimaan siswa baru.

Puji menilai persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi sekolah di berbagai wilayah Kota Samarinda. Masih terdapat sejumlah kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah negeri, baik pada jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta sehingga pembangunan sekolah baru tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Sekarang pemerataan sekolah itu belum merata di Samarinda. Ada wilayah yang tidak ada sekolah SD maupun SMP, itu jadi persoalan bersama,” jelasnya.

Politisi dari Partai Demokrat tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai jadwal dan mekanisme SPMB kepada masyarakat. Menurutnya, informasi terkait penerimaan murid baru perlu disampaikan lebih luas hingga ke tingkat RT melalui berbagai media, seperti spanduk, media sosial, maupun melalui peran aktif pemerintah kelurahan dan kecamatan.

“Masyarakat harus benar-benar tahu mekanismenya. Jangan sampai setelah tidak diterima baru kebingungan,” katanya.

Puji mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, kekecewaan karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan juga berdampak pada motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan. Ia menyebut tidak jarang terdapat anak yang enggan bersekolah karena tidak berhasil masuk ke sekolah negeri pilihan orang tuanya. Kondisi tersebut kemudian mendorong sebagian pihak untuk mencari jalan pintas agar tetap bisa diterima.

“Kadang anaknya jadi mogok sekolah karena tidak masuk sekolah yang diinginkan. Akhirnya dipaksakan juga lewat jalur belakang, nah itu yang jadi pertanyaan,” bebernya.

Karena itu, Puji mengimbau masyarakat agar lebih memahami dan menghormati aturan yang berlaku dalam proses penerimaan murid baru. Ia juga meminta para orang tua untuk tidak memaksakan kehendak maupun mencari jalur belakang demi memasukkan anak ke sekolah tertentu, karena seluruh proses telah diatur untuk menjamin keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)