DPRD Samarinda Ungkap Pangkas Perjalanan Dinas dan Anggaran Konsumsi

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celine Pita Sari.

Noisenews.co, Samarinda – Berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mendorong DPRD Kota Samarinda melakukan sejumlah penyesuaian anggaran guna menjaga keberlangsungan program kerja lembaga legislatif di tengah tekanan fiskal daerah.Celni Pita Sari selaku Wakil Ketua DPRD Samarinda, mengatakan langkah efisiensi menjadi pilihan yang harus dilakukan agar berbagai agenda kerja dewan tetap dapat berjalan meskipun terjadi pengurangan pendapatan daerah dari transfer pusat.

Menurutnya, sejumlah pos belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi utama DPRD menjadi fokus penghematan dalam kebijakan efisiensi tersebut.“Untuk mengatasi dampak pemotongan DBH, kami kurangkan beberapa kegiatan.

Di antaranya pemotongan anggaran makan minum dan perjalanan dinas,” ujar Celni, Kamis (28/5/2026).Ia menjelaskan, anggaran perjalanan dinas dan konsumsi dinilai sebagai komponen yang paling memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok DPRD, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Langkah efisiensi tersebut, lanjut Celni, merupakan bentuk respons terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan belanja pemerintah daerah, termasuk di Kota Samarinda.Meski melakukan penghematan pada sejumlah pos anggaran, DPRD Samarinda memastikan program-program strategis serta pelayanan pemerintahan tetap berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

“Efisiensi ini dilakukan supaya roda pemerintahan tetap berjalan meski ada pengurangan anggaran,” katanya.Di sisi lain, kondisi keuangan daerah Samarinda dinilai masih cukup terbantu oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi. Pendapatan tersebut menjadi salah satu penopang utama berbagai program pembangunan yang sedang berlangsung. Celni menyebutkan bahwa capaian PAD selama ini turut mendukung realisasi sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang telah masuk dalam program pembangunan daerah.

“PAD Kota Samarinda yang cukup tinggi membantu terlaksananya sejumlah pokir yang tengah dilakukan oleh DPRD,” ujarnya.Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk terus mengoptimalkan potensi PAD sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Langkah tersebut dinilai penting agar dampak pengurangan DBH tidak terlalu memengaruhi pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan daerah.Selain itu, DPRD Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran akan terus dievaluasi secara berkala agar tetap proporsional dan tidak menghambat kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, serta representasi masyarakat. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)