DPRD Samarinda Dorong Pelatihan Parkir Berbasis Teknologi

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari

Noisenews.co, Samarinda – Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) melalui instansi terkait untuk segera menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan parkir berbasis digital. Langkah ini dinilai penting seiring semakin luasnya penerapan sistem parkir elektronik di berbagai titik parkir di Kota Samarinda.

Celni menyampaikan usulan tersebut sebagai respons terhadap perkembangan sistem perparkiran yang kini beralih dari metode konvensional menuju digitalisasi. Menurutnya, masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan sebagai juru parkir harus tetap dilibatkan dalam proses modernisasi tersebut.

“Kalau kita mau kencang dari segi perpajakan dan retribusi yang diterima kita berbasis QR, kita juga harus memiliki SDM yang bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada. Beberapa yang kerja sama dengan kita dalam segi per parkiran masih kurang,” ujar Celni.

Celni menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi parkir elektronik. Materi pelatihan juga perlu mencakup aspek manajemen, pelayanan kepada masyarakat, serta pemahaman mengenai regulasi retribusi daerah.

“Banyak yang kerja sama dengan kita namun SDMnya masih sangat kurang. Untuk mencegah kebocoran per parkiran yang ada, kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk di rekrut,” jelasnya.

Politisi perempuan tersebut menilai pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah strategis dalam mendukung target Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perparkiran. Pasalnya, retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terus dioptimalkan seiring bertambahnya titik parkir resmi dan penerapan sistem elektronik.

Selain berkontribusi terhadap peningkatan PAD, Celni menilai program pelatihan juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik parkir liar yang masih kerap ditemukan di sejumlah lokasi. Menurutnya, keberadaan parkir liar tidak terlepas dari terbatasnya kesempatan kerja formal bagi juru parkir serta masih lemahnya pengawasan di lapangan.

“Dengan adanya pelatihan ini, ya bisa mengurangi adanya juru parkir liar yang sering menyebabkan kebocoran PAD kita dari segi per parkiran. Kita selama ini banyak bocor karena banyak parkir liar yang tidak menyumbang PAD,” katanya.

Celni juga mengingatkan Dinas Perhubungan dan organisasi perangkat daerah terkait agar tidak hanya berfokus pada pemasangan perangkat elektronik maupun pencapaian target pendapatan semata. Pemerintah, menurutnya, perlu hadir dalam seluruh proses, termasuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku perparkiran yang bekerja di lapangan.

“Juru parkir yang sudah didaftar Dishub dan OPD terkait wajib juga dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” tegasnya.

Usulan pelatihan tersebut, lanjut Celni, akan menjadi salah satu perhatian DPRD Samarinda dalam pembahasan kebijakan sektor perparkiran ke depan. Ia berharap pemerintah daerah segera menyusun program pelatihan yang melibatkan operator parkir serta penyedia teknologi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui skema pemberdayaan tersebut, Celni optimistis Samarinda dapat membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses digitalisasi, tetapi juga menjadi bagian penting yang turut menikmati hasil pembangunan tersebut. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)