Irwansyah: Literasi dan Kebijakan Pro-Rakyat Kunci Redam Gejolak Sosial

Ketua KPID Kaltim, Irwansyah.

Noisenews.co, SAMARINDA – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, Irwansyah, menyoroti pentingnya literasi digital dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat sebagai solusi utama untuk meredam gejolak sosial. 

Ia menegaskan bahwa kedua faktor ini adalah kunci untuk membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh disinformasi dan hoaks yang marak di era digital.

Menurut Irwansyah, gejolak sosial yang sering terjadi belakangan ini tidak hanya disebabkan oleh isu-isu regulasi atau hoaks, melainkan juga karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah informasi. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk berinteraksi, kini banyak disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong yang memicu provokasi.

“Ini juga menjadi pembelajaran betapa pentingnya literasi,” kata Irwansyah. 

Ia menjelaskan bahwa literasi digital penting agar masyarakat mampu menyaring informasi dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kemampuan ini, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh berita bohong dan narasi negatif yang sengaja dibuat untuk memecah belah.

Lebih lanjut, Irwansyah menekankan bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga institusi. Lembaga penyiaran, pemerintah, dan komunitas harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan cerdas dalam mengonsumsi informasi. 

Edukasi ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, menyasar semua lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa.

Selain literasi, Irwansyah juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang pro-rakyat sangat krusial. 

Ia berpendapat bahwa kepercayaan publik akan terbentuk jika pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata dan konsisten kepada masyarakat. Ketika rakyat merasa diperhatikan, narasi negatif dan hoaks yang beredar tidak akan mudah memicu amarah dan aksi massa.

“Kepercayaan publik adalah benteng utama dari provokasi. Jika rakyat percaya pada pemerintahnya, narasi hoaks tidak akan efektif,” tambahnya. Irwansyah 

menekankan bahwa kebijakan yang adil dan transparan dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan isu-isu sensitif untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Secara keseluruhan, pernyataan Ketua KPID Kaltim ini menunjukkan bahwa penanganan gejolak sosial tidak cukup hanya dengan penegakan hukum atau klarifikasi berita, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Dengan menggabungkan literasi digital yang kuat dan kebijakan yang pro-rakyat, masyarakat akan memiliki fondasi yang kokoh untuk menolak disinformasi dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi. pungkasnya.(Cep/ADV/DISKOMINFOKALTIM). (*)