Pentingnya pernyataan berbasis data

Ketua KPID Kaltim, Irwansyah.

Noisenews.co, SAMARINDA – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, Irwansyah, mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di hadapan publik. 

Ia mengatakan pentingnya setiap pernyataan harus berbasis data dan fakta serta menghindari narasi yang provokatif. Hal ini disampaikan untuk menjaga kondusivitas sosial, terutama di tengah maraknya informasi yang tidak akurat.

Menurut Irwansyah, pernyataan yang tidak didukung oleh fakta dapat memicu kesalahpahaman yang luas dan bahkan bisa melukai perasaan masyarakat. Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang tidak benar bisa terjadi dengan sangat cepat, sehingga tanggung jawab pejabat publik dalam berbicara menjadi semakin krusial.

“Kami harap seluruh pemangku kebijakan agar mengeluarkan pernyataan berbasis data fakta dan tidak provokatif,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang bijak dari para pemimpin sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah perpecahan. 

Peran Media dan Ketegasan Pemerintah, Irwansyah juga menyoroti peran penting media dalam situasi ini. Jika sebuah pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketegangan terlanjur dikeluarkan, media memiliki tugas untuk segera melakukan klarifikasi. 

Kecepatan ini diperlukan untuk meredam dampak negatif dari misinformasi sebelum menyebar lebih luas. Media harus menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Selain itu, Irwansyah menyebut bahwa ketegasan pemerintah juga diperlukan demi menjaga kedamaian di negeri ini. Ia menyoroti kondisi kacau (chaos) yang terjadi di banyak tempat akibat miskomunikasi dan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. 

“Chaos sekarang terjadi di banyak tempat, mudahan di Kaltim tidak terjadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwansyah menjelaskan dampak buruk jika kekacauan benar-benar terjadi. Miskomunikasi yang ditelan mentah-mentah oleh masyarakat dapat memicu keresahan yang meluas, berpotensi melumpuhkan perekonomian, mengganggu pendidikan, bahkan menyebabkan kejahatan seperti penjarahan, perampokan, dan pembunuhan.

Harapannya, koordinasi yang baik antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan Kaltim tetap aman, damai, dan kondusif.(Cep/ADV/DISKOMINFOKALTIM). (*)