Rakor Kemenko Polkam di Bali Perkuat Peran PPID Tingkatkan Keterbukaan Informasi

potret bersama usai Kegiatan ini berlangsung di Vouk Hotel & Suites Bali, (ist/foto)

Noisenews.co, Bali – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini berlangsung di Vouk Hotel & Suites Bali, Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan, Benoa, Kabupaten Badung. Acara dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Hadir sebagai narasumber, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn, Perencana Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Sri Handiman, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Viky Edya Martina Supaat.

Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kapasitas dan peran PPID demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. 

“Kami berharap pertemuan hari ini berlangsung kondusif sehingga komunikasi di antara kita dapat berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal. Dengan adanya rakor ini, ia berharap para peserta dapat membawa pulang wawasan dan strategi yang dapat langsung diimplementasikan di daerah masing-masing.

“PPID bukan hanya sekadar jabatan administratif, tetapi garda terdepan dalam memastikan informasi publik tersampaikan secara cepat, tepat, dan akurat,” tegasnya.

Menurut Eko, komitmen semua pihak menjadi pondasi utama untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas. Rakor ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.(Cep/ADV/DISKOMINFOKALTIM). (*)