DPRD Soroti Lemahnya Sosialisasi Sekolah Gratis di Samarinda

Anggota DPRD Samarinda, Ismail Latisi. (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti kebijakan sekolah gratis. Pasalnya pengawasan dan minimnya sosialisasi kepada publik masih dinilai lemah. Meski pemerintah telah menyalurkan buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri, namun praktik pungutan liar diduga masih terjadi di lapangan.

Ismail Latisi selaku anggota Komisi IV DPRD Samarinda mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang konsisten dan keterbukaan informasi, kebijakan sekolah gratis rawan hanya menjadi slogan semata.

“Kalau sekolah negeri masih mewajibkan pembelian buku, itu sudah menyalahi aturan. Disdikbud harus segera bertindak,” kata Ismail.

Ia menyebut distribusi LKPD yang disusun oleh guru-guru lokal merupakan langkah positif karena menggantikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sebelumnya dibeli oleh orang tua dari luar sekolah. Namun, distribusi yang direncanakan mulai awal bulan ini dinilai belum disertai informasi yang cukup bagi masyarakat.

“Larangan pungutan ini harus diumumkan secara terbuka. Bukan hanya lewat surat edaran internal. Wali murid perlu tahu apa yang menjadi hak anak-anak mereka,” ujarnya.

Ismail mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk memastikan tidak ada lagi sekolah yang mencari celah dengan dalih sumbangan atau pembelian buku tambahan. Ia menilai informasi kebijakan harus disampaikan lewat kanal resmi, media sosial, maupun forum komunikasi antara sekolah dan orang tua.

Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas harus dilakukan. Hal ini ia tegaskan guna menjaga kepercayaan masyarakat.

“Artinya ini bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)