Pemerintah Kutai Timur Apresiasi Pandangan Fraksi NasDem Terhadap Raperda APBD 2025

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) terkait Nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif, dalam rapat paripurna DPRD Kutim yang digelar pada Senin (25/11/2024). Dalam kesempatan itu, Sudirman menyatakan bahwa masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD, termasuk Fraksi NasDem, memberikan motivasi dan optimisme bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam APBD.

“Pemerintah Kutai Timur mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur, termasuk Fraksi NasDem, terhadap nota Raperda APBD yang telah disampaikan,” ujar Sudirman Latif. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyusun Raperda tersebut dengan serius, keberhasilan implementasi program pembangunan memerlukan dukungan dan pengawasan dari DPRD serta pihak terkait lainnya.

Sudirman juga menambahkan bahwa pemerintah akan fokus pada diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan.

Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi NasDem, mereka mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 harus memberikan dampak positif yang nyata dan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rancangan APBD. Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran yang tepat bagi setiap perangkat daerah, agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan yang ada di lapangan. (Adv)