Akhmad Sulaiman Soroti Silpa Kutim dan Usulkan Penggunaan untuk Keberlanjutan Pendidikan

Kutai Timur – Akhmad Sulaiman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyampaikan keprihatinannya terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terjadi setiap tahun. Dalam pandangannya, Silpa yang besar ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara optimal, yang berujung pada pemborosan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Anggaran kita ini kan besar sekali. Karena itu, banyak silpa, karena pemerintah tidak mampu serap. Karena itu, kita berpikir, apa salahnya kalau anggaran yang besar ini kita gunakan untuk menghadirkan keadilan di bidang pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta,” ungkap Akhmad Sulaiman kepada sejumlah awak media. Ia mengusulkan agar dana Silpa yang ada digunakan untuk meningkatkan keadilan bagi sekolah-sekolah swasta serta lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, yang seringkali tertinggal dalam hal kesejahteraan.

Sulaiman menyoroti perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah negeri milik Pemda dan guru PNS di bawah Kementerian Agama. Guru di sekolah-sekolah ini hanya menerima honor sebesar Rp1,2 juta, yang setara dengan honor guru di sekolah swasta, sedangkan guru sekolah negeri menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang lebih besar. “Kami melihat ini sangat jauh sekali perbedaan kesejahteraan antara guru sekolah negeri milik Pemda,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Akhmad Sulaiman bersama rekan-rekannya di DPRD Kutim tengah merancang dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum untuk pemberian bantuan kepada sekolah swasta dan sekolah di bawah Kementerian Agama. Salah satu bantuan yang diusulkan adalah pemberian TPP dari pemerintah daerah agar dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan guru dan memastikan pendidikan yang lebih merata.

Dengan upaya ini, Sulaiman berharap anggaran yang semestinya terbuang sia-sia dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan menciptakan keadilan di sektor pendidikan di Kutim.(Adv)