Fraksi Golkar Soroti Penurunan Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Kutim 2025

Kutai Timur – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada hari Senin menghadirkan perhatian khusus dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Dalam sidang tersebut, Hasna, anggota Fraksi Golkar, mengungkap adanya penurunan signifikan pada target pendapatan dan belanja daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Hasna, target pendapatan daerah untuk tahun 2025 turun menjadi Rp11,1 triliun dari Rp13 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, target belanja daerah juga mengalami penurunan tajam menjadi Rp10,4 triliun dari Rp14 triliun. “Kami mencermati penurunan pendapatan tahun 2025 disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer daerah,” jelas Hasna dalam pembacaan pemandangan umumnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Bulan Desember, DPK Kaltim Targetkan Penggunaan Aplikasi Srikandi Sudah Menyeluruh

149 Redaksi

Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp358 miliar, naik Rp66 miliar dari tahun 2024. Kenaikan ini dianggap mencerminkan perbaikan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam 11 sektor pajak dan retribusi.

Namun, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024. “Ini adalah wujud nyata komitmen dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tegas Hasna.

Selain itu, belanja modal infrastruktur juga menjadi perhatian. Dengan alokasi sebesar Rp4,3 triliun atau 40 persen dari total belanja daerah, Fraksi Golkar menilai alokasi ini sudah sejalan dengan ketentuan Permendagri yang berlaku. Mereka memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai untuk masyarakat.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Kutai Timur Gaungkan Inovasi Baru Dengan Gerakan Cap Jempol Stop Stunting

29 Redaksi

Sidang tersebut menjadi momen penting bagi Fraksi Golkar untuk menyoroti keseimbangan antara tantangan fiskal dan komitmen pembangunan di Kutim. Fraksi ini berharap pemerintah dapat mempertahankan momentum positif dalam optimalisasi PAD sambil tetap memperhatikan kebutuhan strategis masyarakat. (Adv)