Anggota DPRD Kutim Soroti Proses Anggaran yang Lambat dan Dampaknya Terhadap Serapan Anggaran

KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait besarnya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang diperkirakan akan terjadi tahun ini. Menurutnya, dengan proses penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih lambat, bahkan hingga bulan November, dampaknya bisa sangat besar terhadap serapan anggaran.

“Saya yakin Silpa tahun ini akan lebih besar lagi dari tahun lalu. Sebab, bulan November ini saja, APBD murni saja belum selesai, apalagi APBD perubahan. Akibatnya nanti, Silpa makin banyak,” ungkap Yan.

Yan juga menyebutkan bahwa sekitar 40 persen anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik belum terealisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan anggaran, termasuk gaji pegawai dan anggota DPRD yang baru cair pada bulan Maret, sementara proyek-proyek baru bisa dimulai pada bulan Juni.

“Jadi yang masih harus dipikirkan itu yang sekitar 40 persen, meskipun tidak mungkin memang 100 persen. Tapi bagaimana bisa realisasi sejak awal, gaji pegawai, termasuk DPRD saja baru cair Maret. Apalagi proyek, baru mulai Juni. Dengan kondisi seperti ini, mungkin hanya bisa maksimal kalau pakai gaya Ahok bekerja,” ujar Yan, merujuk pada gaya kepemimpinan yang tegas dan efisien ala mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok.

Yan menegaskan pentingnya mempercepat proses anggaran dan memastikan bahwa alokasi dana dapat tersalurkan lebih cepat agar pembangunan di Kutim bisa berjalan dengan lebih efektif dan tepat waktu.(Adv)