Anggota DPRD Kutai Timur Kritik Serapan Anggaran dan Penempatan Pegawai yang Tidak Sesuai

waktu baca 2 menit
Rabu, 13 Nov 2024 13:45 0 112 Redaksi

KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Kristian Hasmadi, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya serapan anggaran di Kabupaten Kutim yang baru mencapai sekitar 29 persen hingga bulan November 2024. Menurutnya, dengan sisa waktu yang semakin sedikit, serapan anggaran di akhir tahun diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 50 persen.

“Melihat persentase serapan anggaran yang baru mencapai sekitar 29 persen di bulan November ini, saya perkirakan serapan anggaran hanya akan mencapai 50 persen di akhir tahun,” ujar Kristian dalam pernyataannya.

Ia menilai bahwa rendahnya serapan anggaran bisa berdampak pada pelaksanaan berbagai proyek fisik yang terburu-buru dikerjakan menjelang akhir tahun. Hal ini dapat berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan tersebut. “Jika proyek fisik dikerjakan secara terburu-buru, kualitasnya bisa jadi tidak baik,” tambahnya.

Selain itu, Kristian juga menyoroti masalah lain yang menurutnya berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kutim, yakni penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian mereka. Dia mencatat beberapa contoh, seperti guru yang ditempatkan di bagian administrasi atau bahkan di dinas kesehatan, yang tentu saja bisa mempengaruhi kinerja mereka.

“Banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan jurusannya. Misalnya, guru ditempatkan di bagian administrasi atau bahkan di dinas kesehatan. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja mereka,” ujar Kristian.

Kristian menekankan bahwa penempatan pegawai seharusnya didasarkan pada latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja, bukan berdasarkan faktor subjektif atau preferensi tertentu. Menurutnya, penempatan yang tepat akan mendukung peningkatan kinerja di berbagai sektor pemerintahan.

“Penempatan pegawai seharusnya didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, bukan berdasarkan selera atau faktor lainnya,” tegasnya.

Ia berharap agar ke depannya, pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk memastikan penyerapan anggaran yang maksimal serta penempatan pegawai yang tepat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kutim.(Adv)

Loading

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA