DPRD Kutim Berikan Tanggapan Terkait Anggaran Operasional Dinas Yang Tidak Terserap

Sangatta – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui berikan tanggapannya terkait anggaran operasional pemerintah yang naik sampai 5 triliun.

“Sebenarnya ini tidak sebanding lurus dengan pelaksanaan di lapangan, dari LKPJ dan Pansus. Kita sudah mendapat informasi bahwa justru di biaya perjalanan dinas yaitu biaya operasional pemerintah itu yang banyak tidak terserap terutama dalam perjalanan dinas dan Bimtek,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu ia mendorong pemerintah untuk benar – benar membuat perencanaan yang matang.

“Jadi kita harap pemerintah untuk tidak membuat suatu perencanaan yang terlalu besar tetapi tidak sanggup untuk melaksanakannya,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan di LKPJ Bupati tahun tahun 2023 Kutim mempunyai anggaran yang tidak terserap dengan nominal yang besar.

“Dan salah satu penyumbang anggaran tidak terserap itu tadi dari opersionalnya dinas, pengen sekali besar anggaran tapi tidak mampu menghabiskan dan tidak mampu melaksanakan. Bukan berarti kita tanda kutip melarang perjalanan dinas, tetapi bagaimana dia merencanakan merealisasikannya sehingga terserap semua habis kan itu yang kita inginkan. Jangan merencanakan sesuatu, tetapi melesetnya jauh sekali.” Pungkasnya pada awak media beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan anggaran ini dengan optimal, mengingat anggaran Kutim tahun ini menyentuh angka yang fantastis.

“Itu yang kita dorong pihak pemerintah untuk terus berbenah, jangan sampai ini terulang terus, karna ini tahun ke 3 loh kita punya anggaran besar namun silpa nya juga besar ya,” jelas Anggota DPRD Kutim Yan Ipui.