Hepnie Ungkap Perjalanan Dinas Menjadi Salah Satu Penyumbang Terbesar Silpa

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur kembali menggelar rapat paripurna penyampaian hasil kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim, Selasa (14/5/2024). Sidang kehormatan dewan itu digelar sebagai tindak lanjut terhadap kinerja Pemkab Kutim tahun anggaran 2023 lalu.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan ini menyebut, salah satu kegiatan yang menjadi sorotan DPRD Kutai Timur (Kutim), terkait besarnya belanja anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap secara optimal di setiap Perangkat Daerah. Dan menjadi salah satu penyumbang terbesar SiLPA di Kutim.

“Silpa dari perjalanan dinas setiap SKPD cukup besar, bahkan masalah ini telah terjadi bertahun-tahun. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan penganggaran dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya,” ungkap Anggota DPRD Hepnie Pada awak media.

Dirinya menyarankan kepada pemkab untuk kembali meninjau anggaran perjalanan dinas yang banyak meninggalkan silpa. Agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal. Selain silpa anggaran perjalanan dinas. Pihaknya juga menyoroti kinerja OPD yang melakukan perjalanan dinas salaam dua tahun terakhir. Pasalnya silpa di OPD tersebut justru mengalami peningkatan yang sangat besar.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Kinerja harus tetap dimaksimalkan meski melakukan perjalanan dinas. Ini tanggung jawab pelaksanaan anggaran kepada masyarakat Kutai Timur. Makanya alokasi anggaran yang ditetapkan harus dimaksimalkan serapannya. Kalau silpa meningkat setiap tahunnya, yang kasian masyarakat karena tidak bisa merasakan manfaat dari pembangunan,” pungkasnya.

Kedepan, dirinya berharap, pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman sebelumnya mengenai penyusunan program kegiatan agar lebih mengutamakan program yang langsung menyasar dan bisa di rasakan oleh masyarakat.