Dengan System Digital Lebih Mudah, Pemkab Kukar Dorong Penggunaan QRIS
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono. (Ist)
Noisenews.co, Tenggarong – Gencarnya transaksi non tunai di seluruh penjuru Indonesia membawa banyak manfaat dan kemudahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus dorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia (BI). Sebagai penggunaan transaksi untuk masyarakat Kukar.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. Dirinya mengatakan Pemkab Kukar akan membantu BI dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk menggunakan sistem pembayaran digital ini. Sehingga, dengan QRIS masyarakat dapat dipermudah segala transaksinya, termasuk untuk keamanan transaksi keuangan.
“Dalam pembayaran pajak, kami juga mulai menggunakan transaksi digital. Dengan meluncurkan program Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak (Si Pajol Betijak),” jelas Sunggono.
Melalui inovasi digitalisasi pajak daerah, Pemkab Kukar bertujuan memudahkan para wajib pajak membayar tagihan pajaknya melalui QRIS. Untuk itu, pihaknya turut mendorong masyarakat menggunakan QRIS. Apalagi melalui Si Pajol Betijak dan QRIS ini, Pemkab Kukar kemudian berhasil menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 Oktober lalu.
Dengan penghargaan bidang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) atas keberhasilan perluasan sistem pembayaran melalui digital. Penghargaan ini diberi karena inovasi Si Pajol Betijak berjalan dengan baik sepanjang 2022. Inovasi ini sebenarnya sudah berjalan sekitar tiga tahun, tetapi sistem ini diupayakan terus disempurnakan tiap tahun dan pada 2022 berjalan dengan baik.
“Kami juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Agar masyarakat yang telah memiliki QRIS juga bisa membayar dengan uang digital,” tuturnya.
Sunggono juga mengatakan bahwa kontribusi BI Provinsi Kaltim terhadap perkembangan ekonomi di Kukar selama ini cukup baik. Terutama melalui pendampingan dan bantuan kepada petani, nelayan, UMKM, hingga tempat wisata, sehingga ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan ditingkatkan.
“Di Kukar terdata ada sekitar 60 ribu UMKM. Dari jumlah ini memang masih ada yang belum menggunakan QRIS karena tidak semua UMKM berada di daerah perkotaan. Meski demikian, kami sarankan UMKM yang di pedesaan sebaliknya mengunduh QRIS, untuk persiapan ketika ada pembeli yang ingin membayar pakai QRIS,” tutupnya. (Rad/ADV/Diskominfo Kukar)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar