Maswedi Minta Program Pembangunan Samarinda Benar-Benar Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Maswedi, Anggota Komisi III DPRD Samarinda

Noisenews.co, Samarinda  – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Maswedi meminta Pemkot Samarinda memastikan hasil reses anggota DPRD tidak berhenti hanya sebagai catatan mengenai berbagai kebutuhan masyarakat.

Ia menilai setiap aspirasi yang telah dikumpulkan perlu dikawal dalam proses perencanaan hingga tahap realisasi, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kapasitas keuangan daerah.

“Kondisi faktual di lapangan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan program pembangunan. Usulan yang menyangkut kebutuhan dasar dan memiliki tingkat urgensi tinggi perlu mendapat perhatian lebih dahulu,” kata Maswedi.

Menurutnya, sejumlah aspirasi yang sering disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti peningkatan jalan lingkungan, pembangunan maupun perbaikan drainase, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Untuk ruas jalan yang masih memiliki kondisi kurang layak, pembangunan semenisasi dapat menjadi alternatif penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik jalan tersebut.

Sedangkan keberadaan drainase diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan aliran air, khususnya di wilayah permukiman yang terus mengalami pertumbuhan.

“Di sisi lain, keberadaan LPJU juga dianggap penting karena menyangkut rasa aman dan kenyamanan warga ketika beraktivitas pada malam hari,” jelasnya.

Maswedi meminta pemerintah tidak memaksakan seluruh aspirasi masyarakat untuk direalisasikan dalam waktu bersamaan. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat penyusunan skala prioritas menjadi hal yang penting dalam menentukan program pembangunan.

“Tidak semua usulan harus dikerjakan sekaligus. Yang paling mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat harus diprioritaskan,” paparnya.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan tidak hanya fokus pada penyusunan rencana. Program yang telah ditetapkan perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan kebutuhan warga yang menjadi dasar munculnya usulan.

Maswedi menilai pembangunan infrastruktur dasar tidak selalu harus diwujudkan melalui pekerjaan dengan skala besar.

“Penanganan pada titik-titik tertentu, seperti memperbaiki jalan lingkungan, membenahi saluran drainase atau memasang penerangan, bisa memberikan dampak langsung bagi warga,” tegasnya.

Atas dasar itu, DPRD Samarinda akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan dalam agenda reses dapat masuk dalam perencanaan pemerintah hingga benar-benar diwujudkan di lapangan.

“Yang penting bukan hanya aspirasi itu tercatat, tetapi bagaimana pemerintah menindaklanjutinya menjadi pekerjaan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)