DPRD Samarinda Soroti Menurunnya Nilai Bahasa Indonesia dan Matematika

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie.

Noisenews.co, Samarinda — Menurunnya capaian pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang terjadi secara nasional menjadi perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie.

Menurut Novan, kondisi tersebut sepatutnya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasalnya, persoalan ini berkaitan langsung dengan dua kompetensi dasar yang menjadi pondasi utama dalam sistem pendidikan.

Ia menilai bahwa di tengah banyaknya kebijakan baru yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, perhatian terhadap persoalan mendasar pendidikan, terutama kualitas pembelajaran dan ketersediaan tenaga pendidik, tidak boleh diabaikan.

“Kita hari ini juga secara tidak langsung harus menjalankan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto berkaitan tentang bahasa Prancis lagi,” ujar Novan.

Novan menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, daerah selama ini dituntut menjalankan berbagai program nasional, sementara sejumlah persoalan utama di tingkat sekolah belum mendapatkan solusi yang memadai.

“Di antara kebijakan yang harus dijalankan di daerah, itu harus juga pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih juga,” katanya.

Politikus asal Partai Golkar tersebut berpandangan bahwa penurunan capaian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Kedua mata pelajaran itu, menurutnya, merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait anggapan bahwa merosotnya hasil belajar dipengaruhi oleh perubahan kurikulum, Novan tidak sependapat. Ia menilai akar persoalan bukan terletak pada materi yang diajarkan.

“Karena ini kan mendasar yang dipelajari puluhan tahun yang lalu tetap sama,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah pusat untuk lebih fokus pada persoalan yang dinilainya jauh lebih mendesak, yakni kekurangan tenaga pendidik yang hingga kini masih menjadi masalah besar di berbagai daerah, termasuk Samarinda.

Novan mengungkapkan bahwa Kota Samarinda saat ini tengah menghadapi kekurangan guru dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan, kondisi tersebut diperkirakan akan semakin memburuk hingga penghujung tahun ini.

“Kota Samarinda sendiri sudah kekurangan 500 orang lebih. Sampai bulan Desember nanti kita akan kekurangan 700 orang lebih,” ungkapnya.

Di sisi lain, penambahan tenaga pengajar melalui mekanisme rekrutmen resmi dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada karena jumlahnya masih jauh dari kekurangan yang harus ditutupi.

“Ada penambahan dari jalur CPNS hanya 260. Kekurangan dari mana? Makanya diajukan metode PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan). Itu pun juga belum tentu bisa,” jelas Novan.

Kondisi tersebut memaksa banyak sekolah mengambil langkah alternatif dengan memanfaatkan guru lepas agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Namun, solusi tersebut dinilai menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya.

“Jadi hanya bisa melakukan berhitungan guru lepas, istilahnya guru lepas. Yang dibayarkan melalui dana Bosnas (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) maupun Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Itu saja,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa kompetensi guru yang direkrut melalui mekanisme darurat tersebut belum tentu sesuai standar yang diharapkan, terlebih dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah.

“Nah bicara kompetensinya belum tentu sudah. Namanya juga digaji di bawah standar. Kan begitu,” sesalnya.

Karena itu, Novan mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang dinilai selama ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kekurangan guru. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)