Selalu Dijadikan Solusi Masa Depan, DPRD Samarinda Soroti Pernikahan Dini

Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Pernikahan dini masih menjadi jalan pintas yang ditempuh sebagian keluarga untuk mengamankan masa depan anaknya. Fenomena ini tidak sekadar persoalan budaya atau ekonomi, tetapi juga cerminan kurangnya ruang aman dan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak usia sekolah.

Diketahui dari data Kementerian Agama Samarinda, dalam tiga tahun terakhir tercatat ratusan permohonan dispensasi pernikahan karena usia belum cukup. Dari 116 kasus pada 2023, menjadi 105 kasus di 2024, dan hingga Mei 2025 sudah menyentuh angka 36. Namun angka ini diperkirakan jauh dari realitas sesungguhnya, sebab tidak sedikit yang memilih jalur nikah siri yang tak tercatat secara hukum.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut bahwa maraknya praktik nikah siri menunjukkan lemahnya pengawasan, sekaligus cermin minimnya edukasi masyarakat terhadap hak anak dan pentingnya pendidikan formal.

“Pernikahan dini masih sering terjadi, bahkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh penghulu liar,” ujarnya.

Puji mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua yang memandang pendidikan bukan sebagai kebutuhan utama. Anak-anak perempuan, khususnya, kerap dinikahkan muda hanya karena dianggap sudah cukup umur secara fisik, meski belum matang secara mental dan emosional.

“Banyak yang berpikir sekolah tidak penting, yang penting bisa kerja, bisa hitung uang. Padahal dampaknya jangka panjang, terutama pada anak-anak dari pernikahan tersebut,” lanjutnya.

Ketika pernikahan dini terjadi, anak-anak kehilangan hak dasar mereka: akses pendidikan yang berkelanjutan, perlindungan kesehatan, serta jaminan sosial. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya putus sekolah, bekerja di sektor informal, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena belum siap secara psikologis.

Alih-alih hanya menyalahkan keluarga atau tradisi, DPRD Samarinda mendorong semua pihak untuk hadir lebih aktif di tengah masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan, layanan konseling keluarga, serta ruang aman bagi remaja harus diperluas, tidak cukup hanya dengan slogan kota layak anak.

“Kita perlu bicara lebih dalam, apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak ini selain larangan. Karena mereka butuh ruang aman, bukan sekadar imbauan,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)