Merasa Ketimpangan Pembangunan, DPRD Kaltim Terima Aspirasi dari Mahakam Ulu

Audiensi warga Mahakam Ulu bersama ketua dan anggota DPRD Kaltim di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (28/5/25). (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut hangat kedatangan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Musyawarah Peduli Mahulu dari Mahakam Ulu, pada Rabu (28/5/25).

Kunjungan ini untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait lambannya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Mulanya mereka menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kaltim.

Mereka eminta DPRD Kaltim untuk menggunakan hak budget dan pengawasan secara maksimal terhadap Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan memperjuangkan anggaran prioritas untuk infrastruktur jalan di Mahakam Ulu hingga tuntas.

Selain itu mereka juga mendesak Pemerintah Mahulu segera menuntaskan pembangunan jalan darat yang layak, aman, dan terjangkau ke seluruh pelosok Mahakam Ulu, terutama menuju Long Apari dan wilayah perbatasan lainnya. Hal ini agar program “Gratispol” dari gubernur Kaltim bisa dinikmati seluruh masyarakat Kalimantan Timur tanpa terkecuali.

Dilanjut adanya tuntutan transparansi setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk Mahulu, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan agar tidak ada proyek infrastruktur yang asal-asalan.

Mereka juga meminta Mahulu sebagai etalase kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan dengan pendirian pos lintas batas negara (PLBN) agar kebanggaan NKRI dapat diwujudkan. Dan terakhir, agar peningkatan SDM masyarakat Mahulu dan sekitarnya diprioritaskan secara maksimal.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengundang Forum Masyarakat Peduli Mahulu beraudensi di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim. Selain Hasanuddin Mas’ud, hadir anggota Komisi III diantaranya Subandi, Sugiyono, Baharuddin Muin, dan Jahidin.

Margareta menyinggung ketimpangan akses terhadap pelayanan air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM). Ia menyebut, di Ujoh Bilang, yang merupakan pusat kabupaten, masih ada warga yang belum menikmati PDAM. Dirinya tidak bisa membayangkan di daerah Mahulu lain yang bertempat tinggal di hulu Sungai Mahakam.

Dalam forum tersebut, Margareta menyoroti harga barang kebutuhan pokok yang justru lebih murah dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia. Menurutnya, hal ini akibat distribusi yang tidak merata dan minimnya dukungan logistik dari pemerintah Indonesia.

Hasanuddin Mas’ud, turut memahami keresahan masyarakat Mahulu. Politikus Golkar itu mengatakan, DPRD  siap menampung dan menyalurkan aspirasi warga Mahulu ke pemerintah provinsi dan pusat.

“Kami berharap program percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur, bisa segera direalisasikan di Mahakam Ulu,” kata Hamas. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)