Berikan Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah 3TT, Hamas: Perlu Tindakan Khusus

waktu baca 2 menit
Kamis, 15 Mei 2025 02:53 0 78 Redaksi

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud bahwa tantangan dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Legislator Kaltim yang kerap disapa Hamas ini, menyampaikan pendapat ini setelah mengikuti pertemuan dan diskusi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kaltim bersama Menteri Arifatul Choiri Fauzi di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/25).

Hamas menyatakan kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dengan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur, akses layanan, budaya, anggaran yang diperlukan, serta sumber daya manusia.

Oleh karena itu, pendekatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan.

“Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya.

Hamas mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut.

“Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya.

Hamas menyebutkan bahwa tujuh kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan bahwa semuanya merupakan wilayah yang sulit diakses, baik karena terbatasnya infrastruktur publik.

Hamas menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan.

“DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,”kuncinya. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA