DPRD Tekan Evaluasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Samarinda

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda soroti masih ditemukannya kasus kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat. Berbagai peristiwa yang mencuat belakangan ini dinilai menunjukkan bahwa sistem perlindungan dan jaminan sosial di lapangan belum berjalan secara optimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi indikasi masih adanya warga rentan yang belum mendapatkan penanganan secara maksimal dari instansi terkait.

“Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ternyata masih ada warga yang benar-benar luput dari perhatian pemerintah dan sistem sosial kita,” ujar Puji, pada Jumat (29/5/2026).

Puji mengungkapkan sejumlah kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Samarinda sebagai gambaran masih lemahnya pengawasan sosial di tingkat bawah. Salah satunya adalah kasus meninggalnya seorang pelajar akibat infeksi yang diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak layak.

Selain itu, ia juga menyoroti peristiwa tiga anak di kawasan Jalan Biawan yang harus merawat ibunya yang mengalami lumpuh akibat stroke di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Menurutnya pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki sistem pelaporan yang berjenjang dan cukup lengkap, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), kelurahan, hingga jaringan kader Dasawisma.

Namun demikian, ia menilai mekanisme tersebut belum berjalan maksimal karena masih lemahnya komunikasi antar unsur di lapangan serta menurunnya kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

“Fungsi Dasawisma dan RT harusnya berjalan di sini. Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan atau anak putus sekolah, tetapi lingkungan sekitar justru abai dan tidak melaporkannya,” kritik Puji.

Selaku Komisi IV DPRD Samarinda melihat adanya kesenjangan informasi yang cukup besar antara laporan administratif yang diterima pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Menurut Puji, berbagai laporan yang masuk kepada pengambil kebijakan sering kali menunjukkan indikator yang positif, namun tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya yang terjadi di tingkat masyarakat bawah.

“Berarti ada komunikasi yang terputus, atau program intervensi kebijakan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh hingga ke lapisan masyarakat bawah,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Puji mengaku turut memiliki tanggung jawab moral terhadap persoalan tersebut. Ia menyayangkan karena sejumlah kasus kemiskinan ekstrem baru mendapatkan perhatian luas setelah viral di media sosial atau menjadi sorotan publik.

Berkaca dari berbagai kejadian tersebut, DPRD Samarinda menegaskan bahwa upaya pengawasan dan penanganan persoalan sosial tidak dapat hanya mengandalkan laporan formal yang disampaikan oleh perangkat wilayah.

Ke depan, Puji mendorong adanya penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan RT, kelurahan, dinas sosial, serta perangkat daerah terkait agar deteksi dini terhadap warga rentan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan fungsi monitoring sosial dinilai penting untuk memastikan berbagai persoalan kemiskinan ekstrem dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

“Kami di DPRD juga berkomitmen untuk memperbanyak turun langsung ke lapangan. Kita harus melihat dan memastikan sendiri kondisi riil masyarakat bawah, bukan sekadar membaca angka-angka statistik,” jelasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)