Kutai Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perhatian besar di berbagai sekolah. Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bahkan menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar di Indonesia. Namun demikian, pemerintah daerah (pemda) bukanlah pelaksana utama program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa seluruh mekanisme MBG berada di bawah kendali penuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk pemerintah pusat.
“Jadi, MBG itu program nasional. Seluruhnya itu dipegang oleh BGN. Posisi Pemda hanya men-support,” kata Mulyono.
Ia menjelaskan bahwa bentuk dukungan pemda lebih banyak terkait pendataan sekolah, jumlah siswa, serta kesiapan lokasi yang akan dijadikan titik distribusi makanan.
“Kami hanya menyampaikan data. Ini loh jumlah sekolah, ini loh jumlah siswa. Semua yang mengatur adalah BGN,” jelasnya.
Skema pelaksanaan MBG sendiri dibagi dalam dua pola—dapur yang dikelola langsung pemerintah pusat atau kemitraan dengan yayasan yang membangun fasilitas dapur, perlengkapan, hingga proses pengantaran makanan.
“Yang masak langsung ditangani oleh SPPG atau dapur tadi,” lanjutnya.
Kutim, sebagai penerima terbesar, terus menyesuaikan aspek teknis di lapangan agar pelaksanaan MBG tidak menemui hambatan. Mulyono menekankan bahwa walau sekolah seolah terlihat sangat terlibat, kendali sepenuhnya tetap berada di tangan BGN.
“Kesannya sekolah terlibat penuh padahal yang terlibat 100 persen itu BGN,” ujarnya.
Program MBG menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kesehatan peserta didik dan menekan angka stunting melalui intervensi gizi sejak dini. Dengan dukungan Pemkab Kutim di sisi pendataan dan kesiapan sekolah, program ini diharapkan menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.ADV

Tidak ada komentar