Indra Maulana Ajak BPSDM Kaltim Perkuat Kolaborasi Pengembangan Kompetensi ASN 2025–2030

Noisenews.co, Samarinda – Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPK-APDN II) Jatinangor, Indra Maulana Syamsul Arief, mengajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dalam memperkuat pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur.

Kunjungan kerja yang berlangsung pada 24 Februari tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, dengan fokus pada penguatan substansi dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN berbasis kapasitas serta karakteristik daerah.Rombongan BBPK-APDN II yang berjumlah tujuh orang dipimpin langsung oleh Indra Maulana. Turut hadir dua Widyaiswara Ahli Madya, Dyah Miranti Maharani dan Santi Rosintawati, serta tiga pejabat fungsional lainnya.

Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, hadir Kepala Bagian Perencanaan, Faisal Sadik.Secara daring, pertemuan juga diikuti Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Makassar, Sugiarto, beserta staf.Apresiasi dan Harapan StrategisDalam sambutannya, Indra Maulana menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, beserta jajaran.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya dengan fokus penguatan dokumen profil kebutuhan pengembangan kompetensi ASN berbasis kapasitas dan karakteristik daerah,” jelas Indra.Ia berharap ke depan dapat segera dirumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah lima tahun mendatang.Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen strategis yang menjadi rujukan pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan.

“Melalui konsolidasi intensif dan kolaboratif ini, dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 2025–2030 diharapkan benar-benar menjadi landasan strategis untuk mewujudkan aparatur Pemprov Kaltim yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” tegas Nina.Tantangan AnggaranDalam sesi diskusi, Koordinator Widyaiswara BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, menyoroti kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya Transfer ke Kas Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga hampir 70 persen.

Dampaknya, anggaran BPSDM Kaltim turut menurun dan belum memenuhi mandatori spending minimal 0,34 persen dari APBD.Menanggapi hal tersebut, Indra Maulana menyampaikan bahwa situasi serupa juga dialami oleh BPSDM DKI Jakarta yang pada 2026 hanya memperoleh alokasi 0,19 persen dari APBD.Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif.

Dyah Miranti menambahkan bahwa pertemuan teknis lanjutan akan digelar pada 8 Maret 2026 secara daring bersama BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kabupaten/Kota se-Kaltim untuk membahas langkah konkret penyusunan dokumen strategis tersebut.