DPRD Samarinda Nilai Solusi Anjal dan Pengemis Bekeliaran Belum Membuahkan Hasil

Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – Banyaknya Anak Jalanan (Anjal) yang masih berkeliaran di jalanan Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terhadap persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng), dinilai belum menyentuh akar persoalan sosial yang sebenarnya. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menilai, selama ini solusi yang diberikan cenderung bersifat permukaan.

Banyak pihak menilai kebijakan penertiban hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan, keterlantaran, maupun keterbatasan akses pendidikan yang melatarbelakangi munculnya anjal dan gepeng di berbagai sudut kota.

“Padahal masalahnya lebih kompleks. Mereka tidak tiba-tiba turun ke jalan kalau punya pilihan hidup lain,” kata Samri.

Samri menekankan pentingnya program jangka panjang yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial. Menurutnya, keberadaan anjal dan gepeng seharusnya menjadi cermin dari kegagalan pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat. Untuk mengusir atau melarang mereka saja tak cukup.

”Kita perlu membangun sistem pendukung yang mampu memberi mereka alternatif kehidupan yang lebih layak,” ucapnya.

Samri mengkritik kebiasaan masyarakat yang memberi uang di jalan, bukan karena menyalahkan empati publik, tapi karena hal itu justru memperkuat siklus  ketergantungan dan memperlemah upaya penanganan yang lebih sistemik. 

Samri tak menyangkal bahwa salah satu penyebab lambatnya penanganan adalah minimnya anggaran dan belum adanya fasilitas representatif untuk rehabilitasi atau pembinaan pasca penertiban.

“Setiap kali ditertibkan, kita selalu hadapi pertanyaan sama: mau dikemanakan mereka? Padahal ini sudah bertahun-tahun terjadi,” ungkapnya.

Selain itu Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar anjal dan gepeng yang ditemui bukan berasal dari Samarinda. Namun menurutnya pendekatan daerah asal tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak tanggung jawab pemerintah kota.

“Samarinda tetap harus hadir memberikan perlindungan. Tapi langkahnya harus konkret, bukan sekadar razia,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)