Jelang SPMB, Damayanti Pertanyakan Nasib Siswa di Balikpapan Tengah
Para anggota DPRD Kaltim saat Rapat Dengar Pendapat mengenai SPMB di Kaltim 2025-2026. (Ist)
Noisenews.co, Samarinda – Menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 yang akan dimulai pada 16 Juni mendatang, menjadi pembicaraan hangat saat ini. Hal ini juga demikian sex ga di bicarakan di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, secara tajam menyoroti kenyataan pahit yang dihadapi banyak siswa, terutama di daerah yang minim fasilitas pendidikan negeri.
“Kalau kualitas semua sekolah merata, tak ada alasan anak berebut masuk ke sekolah unggulan,” tegas Damayanti dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Selasa (10/6/2025).
Damayanti mengatakan permasalahan dalam SPMB bukan semata-mata sistem zonasi, melainkan belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, khususnya jenjang SMA. Jika semua sekolah memiliki standar yang setara, ia yakin masyarakat tidak akan lagi terfokus pada sekolah favorit.
“Kalau kualitas sekolah merata di tiap kabupaten, saya yakin persoalan SPMB ini tidak akan muncul lagi. Itu harapan saya,” ujarnya.
Sebagai legislator yang baru kali ini menghadapi proses SPMB, Damayanti mengaku terkejut dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di daerah pemilihannya, Balikpapan. Ia menemukan fakta mencengangkan bahwa daya tampung SMA negeri di kota tersebut sangat terbatas, hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa tertampung. Kondisi ini makin parah di beberapa wilayah, contohnya Balikpapan Tengah yang bahkan tidak memiliki SMA.
Ia mempertanyakan ke mana siswa-siswa tersebut harus melanjutkan pendidikan jika tidak ada pilihan sekolah dalam radius zonasi mereka.
“Balikpapan Tengah bahkan tak punya sekolah menengah atas. Lalu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah?” tanyanya.
Tak hanya itu, Damayanti juga menyentil ketimpangan persepsi di kota besar seperti Samarinda yang masih membedakan sekolah unggulan dan sekolah biasa.
Ia menekankan perlunya distribusi guru berkualitas secara merata agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap “pinggiran”.
Selain itu Damayanti meminta kejelasan Program Gratis Poll, apakah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa mendapatkan bantuan serupa jika terpaksa masuk sekolah swasta dengan biaya yang jauh lebih besar.
“Kalau di negeri terbantu, tapi kalau masuk swasta biayanya luar biasa. Setidaknya GratisPol ini bisa sedikit menenangkan mereka yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri,” harapnya. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar