Nurhadi Ungkap Dampak Efisiensi Pada Sektor Perhotelan di Kaltim

Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi. (Ist)

Noisenews.co, Samarinda – Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai terasa memukul sektor perhotelan khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).

Diketahui dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim mencatat, kebijakan ini membuat aktivitas di sektor perhotelan mengalami penurunan okupansi. Data menunjukkan, perhotelan pada Februari 2025 mengalami anjloknya pengunjung dan berbagai event MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) dan tourism.
Khususnya tingkat hunian hotel pada Maret 2025 hanya berkisar 36,43 persen.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak ke sektor perhotelan di daerah. 
Aktivitas perhotelan, terutama di Ibu Kota Kaltim, Samarinda, terasa menurun sejak pemerintah memperketat belanja. 

Menanggapi peristiwa tersebut, anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra menilai kebijakan efisiensi malah memperkeruh situasi perekonomian daerah.

“Kalau saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi, dampaknya terlalu meluas. Banyak profesi lain yang terdampak karena sektor ekonomi ikut melemah,” ujarnya.

Kondisi tersebut, malah memicu kekhawatiran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor perhotelan dan pariwisata.

“Efek dominonya signifikan. Jika dibiarkan, bisa berujung PHK massal, dan itu yang tidak kita inginkan terjadi di Kaltim,” ungkapnya.

Nurhadi memberikan saran agar pemerintah pusat memiliki alternatif solusi.
Misalnya, ada penyesuaian harga dengan anggaran yang tersedia, atau melonggarkan kebijakan efisiensi secara selektif agar bisa tetap berlaku pada sektor rentan.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan ini memberikan contoh misalnya Balikpapan. Ia mengungkapkan menjadi salah satu kota yang terdampak, selain Samarinda. 

Penurunan kunjungan tamu, terutama yang berkunjung ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) turut membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata ini, ikut menurun.

“Semakin jarang tamu berkunjung, ya otomatis PAD kota semakin terasa anjloknya,” sebutnya.

Nurhadi sebagai anggota DPRD Kaltim berharap ada atensi dari pemerintah agar tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi mempertimbangkan keberlangsungan sektor ekonomi dan pariwisata yang turut andil dalam menopang perekonomian daerah. (Rad/ADV/DPRD Kaltim)