DPRD Samarinda Prioritaskan Pemerataan Mutu Pendidikan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. (Rad/Noisenews.co)

Noisenews.co, Samarinda – Keberadaan sekolah internasional kini tengah dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di Loa Bakung dengan fasilitas yang digadang lebih unggul kerap menimbulkan pertanyaan di masyarakat. 

Ismail Latisi selaku Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menegaskan bahwa setiap daerah perlu memiliki minimal satu sekolah unggulan dan percontohan untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan.  

Menurutnya, keberadaan sekolah unggulan, seperti SMPN16 yang direncanakan sebagai sekolah terpadu dengan kualitas internasional bukan berarti ada sekolah yang dianakemaskan. 

“Sebenarnya, ini bukan soal menganakemaskan sekolah tertentu, tetapi setiap daerah memang perlu memiliki sekolah unggul dan percontohan. Namun, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara bertahap,” ujar Latisi.  

Poltisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa pemerataan mutu pendidikan tetap harus menjadi prioritas pemerintah.  

Ia menyoroti kesenjangan kualitas antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran, seperti di Palaran, yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana (Sapras). 

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, telah memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk membahas persoalan ini dan mendorong pemerataan fasilitas pendidikan.  

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sekolah tidak boleh berhenti hanya pada sekolah percontohan, melainkan harus terus dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah.

“Tidak boleh ada sekolah yang dianaktirikan. Oleh karena itu, kami meminta pemkot melalui Disdik agar sarana dan prasarana antara satu sekolah dengan sekolah lainnya bisa disamakan,” tegasnya.  

Latisi mengakui keterbatasan anggaran sering menjadi kendala utama dalam peningkatan mutu sekolah. Namun, ia mendorong agar pemerintah tidak hanya mengandalkan APBD kota, tetapi juga mencari sumber pendanaan lain, seperti bantuan dari Pemerintah Provinsi atau pusat melalui skema bantuan keuangan (bankeu).  

“Pemerataan mutu pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap, kalau blm bisa semua paling tidak kita punya satu sekolah percontohan,” pungkasnya. (Rad/ADV/DPRD Samarinda)