Fraksi PKS Dorong Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja Operasi dalam RAPBD Kutim 2025

Kutai Timur – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung pada Jumat (22/11), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pentingnya efisiensi alokasi anggaran. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy ST, dan Wakil Ketua DPRD Kutim, Prayunita Utami, Amd, menjadi ajang Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

Syaiful Bakri, juru bicara Fraksi PKS, menyatakan bahwa target PAD senilai Rp358 miliar sebenarnya masih dapat ditingkatkan. “Jumlah PAD sebesar Rp358 miliar masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan lain yang sah,” ujarnya. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak daerah, seperti dengan mendorong penerbitan izin usaha, serta memaksimalkan pemungutan retribusi yang belum optimal.

Dari sisi belanja, Fraksi PKS menyoroti alokasi anggaran senilai Rp11,1 triliun lebih, di mana Rp5,6 triliun dialokasikan untuk belanja operasi. PKS meminta agar belanja ini digunakan seefisien mungkin dan diimbangi dengan belanja modal yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan layanan publik.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar yang akan digunakan sebagai modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PKS meminta agar investasi ini dikelola secara profesional. “Laba atau keuntungan yang dihasilkan BUMD harus dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Syaiful.

Fraksi PKS optimistis dengan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, Kutim dapat memanfaatkan peluang pendapatan yang lebih besar sambil memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab untuk pembangunan yang berkelanjutan.(Adv)